BGN Pamer Opini WTP, Langsung Dicecar Ramai-ramai Anggota DPR: Jangan-jangan Dibikin-bikin

Suara.com - Komisi IX DPR RI mempertanyakan validitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badan Gizi Nasional (BGN) dalam laporan keuangan tahun 2025.

Pasalnya, opini tersebut dinilai kontradiktif dengan realisasi anggaran BGN yang hanya menyentuh angka sekitar 60 persen serta adanya sejumlah temuan audit.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), Pelaksana Harian (PLH) Kepala BGN, Agustina Arumsari, awalnya memaparkan keberhasilan lembaga tersebut meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ibu dan bapak kami perlu sampaikan bahwa laporan keuangan ini telah dilakukan audit oleh BPK dan sudah ada opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, dan artinya bahwa seluruh proses laporan keuangan telah disusun denahn sistem pengendalian internal yang emamdai dan disajikan infonya sesuai standar akuntansi pemerintah. Itu kenapa kemudian diberikan opini WTP oleh BPK itu catatan pertama kami dari BGN," ujar Arum di hadapan anggota dewan.

Namun, pernyataan tersebut segera menuai reaksi kritis dari anggota Komisi IX DPR RI. Anggota Fraksi PAN, Muazzim Akbar, secara blak-blakan meragukan hasil tersebut mengingat rendahnya serapan anggaran.

"Ini BGN lagi luar biasa jadi perlu pembahasan serius hari ini, pertama tentu saya tanggapi terkait dengan... sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanga sekian, jangan jangan WTP-nya dibikin-bikin," cetus Muazzim.

Senada dengan Muazzim, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga mempertanyakan dasar pemberian opini WTP tersebut di tengah banyaknya masalah internal dan temuan dalam pengadaan barang.

"Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya? Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, pengadaan IOT dan sebagainya, biasanya setiap pemeriksaan dari BPK itu ada catatan, catatan sebagai tindaklanjut dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil. Pemeriksaan atau audit, nah di sini tidak disebutkan temuan temuannya tidak disampaikan, di KL lain biasanya disampaikan bu, terkait aset, terkait program dan sebagainya," cecar Yahya.

Sementara itu, Netty Aher mengingatkan agar BGN tidak hanya terpaku pada status administratif semata, melainkan juga harus membuktikan kinerja nyata di masyarakat.

"Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan wajar tanpa pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program du tengah masyarakat, karena itu pertama saya perlu tanya kembali Bu Arum, karena Bu Arum auditor dan sehari hari berkutat dengan angka angka, saya ingin tanya lagi Bu apa perbedaan, di sini," kata Netty.

Kritik teknis juga disampaikan oleh Heru Tjahjono yang menyoroti adanya kewajiban pembayaran yang belum tuntas atau carry over dari tahun anggaran sebelumnya.

"Bu Arum BPKP, menurut kami gini Bu ini bukan mengkritisi tidak, cuma pada saat dapat WTP kalau gak salah ingat November kan interm pertama, Januari ada temuan dibetulkan, interm dibetulkan, masuk ke interm ketiga pemeriksaan dengan rinci, itu kalau ibu hafal itu, setelah itu keluar catatan catatan di LHP yang harus diselesaikan 30 hari kali dua, 60 hari, maksud kami WTP-nya ini tentunya kalau lihat laporan yang ibu sampaikan ini ada tunggakan, ada carry over ada pembayaran yang harus dibayar tahun ke depan, termasuk ada catatan, saya nggak tanya catatannya Pak Trenggono, catatannya segera diselesaikan, agar masalahnya segera selesai," papar Heru.

Menanggapi hujan kritik tersebut, Arumsari menjelaskan bahwa opini WTP berkaitan dengan kesesuaian penyajian laporan dengan standar akuntansi, bukan berarti tidak ada kesalahan sama sekali.

Ia juga mengakui adanya sejumlah temuan yang saat ini masih dalam proses tindak lanjut.

"Misalnya mengenai WTP, itu memang... WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini. Tapi karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal bahwa benar atau salah, tapi bahwa penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tapi tentu saja ini yang paling pas untuk menjawab adalah BPK," jelas Arumsari.

"Bahwa ada catatan iya, ada temuan, dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian juga masih dalam tahap monitoring untuk tindak lanjut karena memang masih bertahap," tambahnya.

Lebih lanjut, Arumsari secara mengejutkan mengaku heran dengan kebijakan manajemen BGN sebelumnya yang mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) padahal anggaran reguler belum terserap maksimal, yang berujung pada rendahnya persentase realisasi akhir.

"Inilah memang, kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, sudah mengajukan ABT di tahun 2025 lalu. Maka kemudian realisasinya menjadi tidak terserap juga pada akhirnya. Maka realisasi nya cuma 66 persen. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada di situ waktu itu," pungkasnya.