Infografis
Sebagai negara maritim, kekuatan pertahanan Indonesia di laut dan udara menjadi hal yang sama pentingnya dengan kekuatan pertahanan di darat.
Potensi ancaman keamanan di laut yang terus berkembang, mulai dari isu LCS, pelanggaran batas wilayah laut Indonesia oleh kapal militer dan penjaga pantai negara lain, pembajakan, sampai dengan maritime terrorism, perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dan Komisi I DPR dalam menyeleksi calon Panglima TNI.
Dengan kata lain bahwa pemilihan Panglima TNI perlu juga melihat kebutuhan, situasi ancaman dan arah kebijakan pertahanan.
Rotasi Antarangkatan
Indikator berikutnya yang perlu menjadi pertimbangan bagi presiden dan anggota Komisi I DPR dalam melakukan seleksi calon Panglima TNI adalah keseimbangan rotasi antar angkatan.
Pola rotasi angkatan atau matra dalam penentuan posisi Panglima TNI juga menjadi hal penting untuk meminimalisir potensi kecemburuan atau munculnya ego matra tertentu.
Pada periode pemilihan Panglima TNI sebelumnya, langkah Presiden Jokowi dan DPR dalam pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto dianggap sebagai suatu langkah yang tepat. Sebab, pemerintah juga turut menimbang posisi Panglima TNI sebelumnya diduduki oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat.
Saat itu penetapan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Udara juga memberi harapan akan terwujudnya keseimbangan kekuatan antarmatra.
Terpilihnya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada saat itu memberi angin segar bagi TNI AU. Karena dengannya, Panglima TNI dianggap lebih mengetahui kebutuhan Angkatan Udara dan dapat lebih memperjuangkan adanya pemenuhan kebutuhan alutsista untuk TNI AU.
Baca Juga: Baru Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Tagih Nama Calon Panglima TNI ke Presiden
Harapan yang sama kemudian berkembang di tahun ini, dimana adanya rotasi antar angkatan dalam penentuan Panglima TNI diharapkan mampu menghindari terjadinya ego matra dan mengikis ketimpangan kekuatan antarmatra.
Apabila Panglima TNI yang kelak terpilih berasal dari Angkatan Laut maka setidaknya Panglima TNI dapat juga memahami betul kebutuhan matra laut.
Dengan pergantian kepemimpinan lintas matra, maka setidaknya ada harapan dari rekan-rekan TNI AL agar sosok Panglima TNI yang baru ini dapat lebih memperjuangkan kebutuhan mereka, terutama dari segi pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Memang tidak dapat dipungkiri, kebutuhan alutsista Angkatan Laut dan Udara dapat dikategorikan lebih mahal daripada Angkatan Darat. Namun demikian, sebenarnya Indonesia juga membutuhkan adanya sistem persenjataan dan pertahanan laut yang mumpuni.
Lemahnya pertahanan laut juga akan berdampak pada lemahnya sistem pertahanan negara, dalam dalam sistem pertahanan negara modern semua sistem pertahanan diantara matra-matra saling bersinergis.
Berbicara soal kekuatan antar matra maka sampai dengan saat ini TNI AD masih dipandang sebagai satuan dengan kekuatan yang lebih mumpuni, asumsi ini tentunya tidak selalu mengacu pada besarnya anggaran setiap angkatan karena jika itu yang diperbandingkan maka asumsinya akan menjadi terbalik.
