Infografis
Kuatnya dominasi TNI AD di sisi lain juga dapat terlihat dari regenerasi puncuk pimpinan kekuasaan tertinggi di tubuh TNI, yaitu Panglima TNI, di mana jabatan panglima di dominasi oleh Jenderal TNI AD.
Akan tetapi, setidaknya semenjak era reformasi, telah ada 4 Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Satu di antaranya yaitu Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dipilih dan diangkat di masa kepemimpinan Joko Widodo.
Dengan adanya pimpinan dari angkatan selain darat, maka setidaknya ada kebijakan yang diambil presiden untuk menyeimbangkan dan mensejajarkan setiap angakatan, memberikan peluang yang sama kepada setiap angkatan untuk dapat menempatkan perwira terbaiknya dalam jabatan Panglima TNI.
Agenda Reformasi
Pemilihan Panglima TNI pada kenyataannya juga bukan pula hanya soal arah kebijakan pertahanan dan keadilan dalam regenarasi struktural, tetapi juga soal bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Panglima TNI dapat selaras dengan kepentingan bangsa dan negara.
Pada masa reformasi, kepemimpinan beberapa Panglima TNI sebelumnya banyak menegaskan soal pentingnya profesionalisme dan netralitas TNI. Jika ada siapa pun anggota TNI yang ingin maju ke dunia politik, maka harus mengudurkan diri dari kemiliteran.
Panglima TNI juga perlu memastikan lembaga dan prajurit TNI tidak menjadi alat politik praktis yang bisa membuat TNI ter-fragmentasi dalam kepentingan politik tertentu.
Walaupun penentuan ditetapkan melalui proses politik oleh presiden dan para wakil rakyat, Panglima TNI juga harus memposisikan dirinya sebagai alat negara yang tunduk pada konstitusi.
Bagi para calon panglima, mereka perlu meyakinkan masyarakat bahwa kekuatan yang dimiliki TNI bukan dipergunakan untuk kepentingan politik penguasa melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Baca Juga: Baru Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Tagih Nama Calon Panglima TNI ke Presiden
Panglima TNI yang kelak terpilih juga harus bisa membedakan antara kepentingan politik negara dan kepentingan politik praktis yang lebih berorientasi pada kelompok politik tertentu, tujuannya agar kekuatan TNI tidak disalahgunakan oleh penguasa.
Seorang Panglima TNI juga diharapkan dapat lebih melakukan penyeimbangan kekuatan antar matra dan mendorong sinergitas antara TNI dengan lembaga lainnya, seperti Polri. Dengan sinergitas yang baik, tidak ada lagi ego sektoral dan konflik personel antar lembaga.
Sosok panglima baru juga harus terus memperjuangkan kesejahteraan prajuritnya dan mendorong prajurit TNI untuk tidak lagi ada yang tersangkut aktivitas bisnis, baik secara ilegal maupun legal, karena akan berdampak pada profesionalisme prajurit.
--------------------------------------------------------------
Penulis adalah Pengamat Politik dan Pertahanan dari Universitas Padjadjaran, pernah bekerja sebagai Staf Ahli Anggota Komisi I DPR pada tahun 2004-2009.
