REGIONAL:
Suara.com - Aksi marah-marah kesekian kali yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini memantik diskusi publik. Banyak dari mereka yang menyesalkan gaya kepemimpinan Risma tersebut.
Terbaru, Risma tampak marah sambil menunjuk-nunjuk salah satu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) saat kunjungan kerja di Gorontalo. Sikap Risma itu menyinggung Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Rusli tidak terima pegawainya kena marah Risma. Rusli bahkan meminta Presiden Jokowi mengavaluasi sikap Risma yang selalu emosional.
Melihat sikap Risma tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin memandang bahwa kemarahan yang kerap dilakukan Risma tidak akan menyelesaikan masalah.
"Jika hanya bisa marah-marah lebih baik mundur dari Mensos saja. Karut-marut soal PKH dan lain-lain lain itu tak mungkin bisa beres dan selesai dengan cara marah-marah," ujar Ujang dihubungi, Senin (4/10/2021).
Ujang mengatakan sikap emosional yang ditunjukan di hadapan publik justru membuat Risma tidak akan mendapat simpati.
"Marah-marah itu bisa saja merupakan tanda tak mampu. Tanda tak mempu bekerja dengan baik. Makanya memicu Gubernur Gorontalo berkomentar," kata Ujang.
Menurut Ujang sikap emosional Risma tentu tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena itu ia menyarankan jika terus bersikap marah, sebaiknya Risma mundur dari kursi menteri.
"Sikap yang tak tepat dan jauh dari nilai-nilai kesantunan dan tak cocok dengan gaya pemerintahan Jokowi yang cenderung menjaga citranya," kata Ujang.
DPR Sesalkan Aksi Risma
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyayangkan aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang marah dan menunjuk-nunjuk salah satu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) saat kunjungan kerja di Gorontalo.
"Tentu kami menyesalkan cara Ibu Risma melakukan teguran kepada aparat di bawah Kementerian Sosial karena PKH kan bagian dari Kementerian Sosial yang dilakukan terbuka," kata Ace kepada wartawan, Sabtu (2/10/2021).
Ace mengatakan, masih banyak cara yang lebih beretika dan tetap menjaga marwah orang yang ditegur. Jika memang ingin memberikan teguran, lebih baik dipanggil dibicarakan secara baik-baik.
"Bukan dengan cara yang tentu mempermalukan, kan terlalu tinggi seorang menteri menegur dengan bahasa 'tak tembak' gitu ke bawahannya yang dia bekerja di PKH," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait dengan konteks yang menjadi polemik Risma menegur pendamping PKH, Komisi VIII sendiri sudah mengingatkan pemerintah soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Apalagi Ibu Risma ini kan mantan kepala daerah, mantan wali kota, jadi harusnya tahu problem yang dihadapi dalam hal data ini," tuturnya.
"Sebagai wali kota tentu tahu apa akar masalahnya, mengapa terjadi masalah pendataan ini. Kan setiap saat sebetulnya daerah bisa memberikan update data terbaru kepada Kementerian Sosial," sambungnya.
Minta Jokowi Evaluasi Risma
Terkait aksi Mensos Risma yang marah-marah, Gubernur Rusli memperoleh informasi belakangan. Kala itu Mensos bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota tengah melakukan pemadanan data. Di saat bersamaan, dirinya sedang mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Kabupaten Boalemo.
Salah satu pendamping PKH yang dimarahi dan ditunjuk-tunjuk Risma menjelaskan, ada warganya yang terdata tapi saldonya kini tidak pernah lagi terisi. Hal itulah yang diduga membuat mantan Wali Kota Surabaya itu naik pitam.
“Pendamping PKH itu menyampaikan kepada ibu menteri ada nama-nama ini saldonya kosong karena informasinya sudah dicoret. Itu yang bikin naik darahnya."
"Boleh lah emosi, tapi jangan kelakuan seperti itu dong. Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan, tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal menteri Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” ketusnya.
Secara khusus, Gubernur Rusli meminta Presiden Jokowi mengevaluasi sikap Mensos Risma yang dari banyak kesempatan selalu emosional ketika menegur suatu hal. Apalagi aksinya kini terlanjur viral dan buat heboh warga Gorontalo.
“Tolonglah, mumpung Pak Presiden juga bisa lihat di Youtube, di mana-mana karena sudah ribut. Memperingati stafnya karena seperti itu,” imbuh sang gubernur.
TERPOPULER
