REGIONAL:
Suara.com - Ribuan warga Tunisia pada Minggu (10/10) berunjuk rasa di ibu kota negara, Tunis, untuk memprotes Presiden Kais Saied yang mencengkeram hampir semua kekuasaan.
Aksi penentangan itu berlangsung pada saat semakin banyak orang turun ke jalan dalam beberapa minggu belakangan ini hingga meningkatkan kemungkinan kemunculan krisis politik yang dapat memicu kerusuhan.
Seminggu setelah ribuan orang berdemonstrasi untuk mendukung Saied, jumlah penentangnya yang kian banyak memperbesar kemungkinan perpecahan politik Tunisia menjadi konfrontasi jalanan antara kubu-kubu yang bersaing.
"Kami tidak akan menerima kudeta. Cukup sudah," kata Yassin ben Amor, seorang pengunjuk rasa.
Kehadiran polisi dalam jumlah besar menghentikan pawai di Habib Bourguiba Avenue di Tunis tengah. Meskipun beberapa pengunjuk rasa melemparkan botol plastik, tidak ada bentrokan.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Khaled Hayouni mengatakan polisi akan menangani pengunjuk rasa dari kedua belah pihak dengan cara yang sama.
"Polisi Tunisia adalah polisi republik dan tidak mengintervensi sisi politik mana pun," katanya.
Saied memberhentikan perdana menteri, menangguhkan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif pada Juli dalam gerakan yang oleh musuhnya disebut kudeta.
Pada September, dia mengesampingkan sebagian besar aturan konstitusi, yang dia katakan akan diperbaiki dengan menunjuk sebuah komite, seraya menambahkan bahwa dia bisa memerintah dengan dekrit.
Intervensinya tampak didukung rakyat setelah negara itu bertahun-tahun mengalami stagnasi ekonomi dan kelumpuhan politik.
Namun, campur tangannya menimbulkan keraguan atas manfaat demokrasi yang diupayakan oleh rakyat Tunisia selama revolusi 2011, yang memicu kemunculan demo besar-besaran Musim Semi Arab.
"Kami menentang kudeta ... Kami menolak pidato perpecahan," kata Jaouhar Ben Mbarek, seorang aktivis terkemuka dan penyelenggara utama aksi protes terhadap Saied.
Mbarek mengatakan mereka harus setia kepada orang-orang yang gugur dalam revolusi 2011.
Saied telah menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri.
Tetapi, Romdhane belum membentuk pemerintahan kendati Saeid mengatakan pada Sabtu (9/10) bahwa Romdhane akan segera melakukannya.
Pembentukan kabinet merupakan langkah awal yang penting untuk setiap upaya menyelesaikan krisis yang menjulang di sektor keuangan publik Tunisia.
TERPOPULER
