Penghasilan Pribadi Kena Pajak Menurut UU HPP, Berapa Gaji yang Bebas Potongan?

Senin, 11 Oktober 2021 | 08:07 WIB

Penghasilan Pribadi Kena Pajak Menurut UU HPP, Berapa Gaji yang Bebas Potongan? - Ilustrasi Pajak (dok istimewa)

Suara.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan adanya peraturan tersebut, banyak yang bertanya berapa penghasian pribadi kena pajak menurut UU HPP?

Penghasilan pribadi kena pajak menurut UU HPP dihitung berdasarkan jumlah pendapatan per tahun. Berikut ini aturan mengenai penghasilan pribadi kena pajak menurut UU HPP yang perlu diketahui.

Sebagai informasi, UU HPP disahkan dalam rapat paripurna DPR RI oleh Dolfie OFP, Ketua Panja RUU HPP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR. Selain mengatur penghasilan pribadi kena pajak, UU HPP juga memuat beberapa regulasi terkait perpajakan antara lain:

Mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
Mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh)
Mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan - Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
Mengatur program pengungkapan suka rela Wajib Pajak
Mengatur pajak karbon
Mengubah UU Cukai

Dalam naskah yang berisi 228 halaman tersebut, termuat aturan mengenai penghasilan pribadi kena pajak menurut UU HPP.

Dalam UU HPP, wajib pajak yang memiliki pendapatan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan tidak dikenakan pajak penghasilan PPh. Pasalnya, penghasilan pribadi kena pajak menurut UU HPP yakni bagi yang memiliki pendapatan Rp 60 juta per tahun akan dikenakan pajak PPh sebesar 5 persen.

Selain itu, pemerintah menambahkan lapisan (bracket) teratas dengan tarif 35 persen, dikenakan untuk ppribadi dengan penghasilan mencapai Rp 5 miliar per tahun.

Semula, di UU PPh ada 4 lapisan berdasarkan besaran penghasilan kena pajak (PKP), yakni sebagai berikut.

Rentang PKP 0 - Rp50 juta dikenakan pajak 5 persen
Rentang PKP lebih dari Rp50 juta - Rp250 juta dikenakan pajak 15 persen
Rentang PKP lebih dari Rp250 juta - Rp500 juta dikenakan pajak 25 persen
Rentang PKP lebih dari Rp500 juta dikenakan pajak 30 persen

Namun, dalam UU HPP, lapisan berdasarkan besaran penghasilan kena pajak (PKP) bertambah satu menjadi sebagai berikut.

Rentang PKP 0 - Rp60 juta dikenakan pajak 5 persen
Rentang PKP lebih dari Rp60 juta - Rp250 juta dikenakan pajak 15 persen
Rentang PKP lebih dari Rp250 juta - Rp500 juta dikenakan pajak 25 persen
Rentang PKP lebih dari Rp500 juta - Rp2 miliar dikenakan pajak 30 persen
Rentang PKP lebih dari Rp5 miliar dikenakan pajak 35 persen.

Dengan kata lain, untuk penerima upah Rp 5 juta per bulan akan dikenakan pajak PPh terendah yakni 5 persen, sebesar Rp 300 ribu. Sekian penjelasan tentang penghasilan pribadi kena pajak menurut UU HPP.