Suara.com - Perwakilan massa BEM SI menyampaikan tuntutannya langsung di depan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta Firli Bahuri dipecat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ratusan massa BEM SI berunjuk rasa memperingati tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Setelah bernegosiasi, akhirnya Moeldoko menemui lima perwakilan BEM SI di hadapan ratusan massa pengunjuk rasa.
"Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK," kata Koordinator Pusat BEM SI, Kharuddin, dihadapan Moeldoko.
Tak hanya itu mereka juga meminta Jokowi membatalkan pemecatan 58 pegawai KPK dan mengeluarkan Perppu.
"Batalkan TWK. Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi," tegas Kharuddin.
Kemudian ada juga tuntutan mereka di luar perbaikan KPK, yaitu menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selanjutnya menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
Lalu, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
Baca Juga: Kepala KSP Moeldoko Temui Ratusan Massa Pendemo Jokowidari Balik Barikade Kawat Berduri
Mendapat sejumlah tuntutan, Moeldoko menyatakan akan mengajak mahasiswa bertem lebih lanjut di kantornya untuk berdiskusi.
"Tadi ada 12 tuntutan, yang disampaikan. Yang ingin bangun komunikasi yang baik adalah nanti saya akan mengundang mereka untuk berdiskusi," kata Moeldoko.
Dua Tahun Jokowi-Maruf
Diketahui, Rabu 20 Oktober kemarin, tepat dua tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan Indonesia, setelah resmi terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2019 lalu.
Sementara periode pertamanya, Jokowi menggandeng Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, setelah resmi terpilih pada pemilihan umum 2014. Terhitung Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah memimpin pemerintahan Indonesia selama tujuh tahun.
