Suara.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Laporan pengaduan itu terkait dugaan Lili berkomunikasi dengan Darno, lawan calon kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.
Kasus dugaan pelanggaran etik itu dilaporkan oleh dua eks Pegawai KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata yang dipecat oleh pimpinan KPK dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris hanya menjawab singkat saat ditanyakan soal laporan dugaan pelanggaran etik Lili.
"Belum ada (laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar)," kata Syamsuddin saat dikonfirmasi, Jumat (22/10/2021).
Diketahui, Dewas KPK hanya baru memberikan sanksi etik kepada Lili melakukan komunikasi dengan pihak berperkara yakni eks Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Dalam putusan itu, Lili diberikan sanksi berat dengan potongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.
Sebelumnya, Novel menyebut bahwa dalam laporannya terhadap Lili ke Dewas diduga terlibat dalam perkara di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.
"LPS (Lili Pintauli Siregar) terlibat dalam beberapa perkara lain terkait dengan perkara Labuhanbatu Utara yang saat itu juga kami tangani selaku penyidiknya," kata Novel melalui keterangan, Kamis (21/10/2021).
"Di mana dugaan perbuatan saudara LPS (Lili Pintauli Siregar) saat itu adalah berkomunikasi dengan salah satu kontestan pilkada serentak Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yaitu Darno," Novel menambahkan
Dalam proses itu, kata Novel, Darno meminta agar Lili Pintauli secepatnya melakukan eksekusi penahanan terhadap Bupati Labura yang saat itu sudah ditetapkan tersangka oleh KPK yakni bernama Khairudin Syah. Di mana, anak dari Khairudin Syah saat itu tengah maju dalam pilkada serentak 2020. Yakni calon kepala daerah untuk melawan Darno. Dengan tujuan mempercepat penahanan, agar suara pemilihan anak dari Khairuddin Syah jatuh.
"Ada permintaan dari dari saudara Darno kepada saudara LPS (Lili Pintauli Siregar) selaku Komisioner KPK dengan tujuan menjatuhkan suara dari anak tersangka Bupati Labura Khairuddin Syah yang saat itu juga menjadi salah satu kontestan pilkada, dimana fakta ini disampaikan tersangka Khairuddin Syah kepada Pelapor saat itu," kata dia.
TERPOPULER
