Suara.com - Israel mengumumkan rencana untuk membangun lebih banyak pemukiman bagi umat Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Rencana tersebut langsung mendapat kecaman dari Palestina, aktivis perdamaian, dan Yordania.
Mengutip Aljazeera, Senin (25/10/2021), pengumuman pada Minggu (24/10/2021) dari Kementerian Konstruksi dan Perumahan Israel mengatakan tender telah diterbitkan untuk 1.355 rumah di Tepi Barat.
Rumah-rumah baru itu menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal yang menurut sumber pertahanan pada Agustus lalu akan diizinkan untuk pemukim Tepi Barat.
Menteri Perumahan dan Konstruksi Israel, Zeev Elkin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembangunan tersebut dilakukan untuk memperkuat kehadiran Yahudi di Tepi Barat yang dinilai sangat penting untuk visi Zionis.
Pada pertemuan kabinet mingguan, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh meminta negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, untuk menghadapi Israel atas agresi yang ditimbulkan oleh pembangunan pemukiman bagi rakyat Palestina.
Otoritas Palestina akan sangat memperhatikan tanggapan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang mengatakan menentang pembangunan pemukiman Israel sepihak sebagai hambatan bagi solusi dua negara untuk konflik tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, sempat mengatakan pada Jumat lalu bahwa AS prihatin tentang rencana pembangunan pemukiman tersebut.
Price meminta Israel dan Palestina untuk menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan melemahkan upaya untuk memajukan solusi dua negara yang dinegosiasikan.
Sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Baca Juga: PM Israel Sambangi Rusia Bahas Program Nuklir Iran
Yordania mengutuk pengumuman rencana pembangunan pemukiman di Tepi Barat. Yordanina menyebut pembangunan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Juru bicara kementerian luar negeri Yordania, Haitham Abu al-Ful, mengecam pembangunan pemukiman dan penyitaan tanah Palestina. Ia mengatakan hal tersebut tidak sah untuk dilakukan.
Organisasi anti-pendudukan Peace Now mengatakan pengumuman tersebut membuktikan bahwa koalisi ideologis Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang beragam bukanlah “pemerintah pembawa perubahan”.
“Pemerintah ini jelas melanjutkan kebijakan pencaplokan (daerah) de facto Netanyahu,” ujar Peace Now.
(Jacinta Aura Maharani)
