Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menyatakan, pemerintah juga turut menjadi sumber informasi karena mengemban amanat masyarakat untuk menjalankan pemerintahan.
Namun di sisi lain, ia meminta kepada pemerintah untuk tidak menjadi otoritas tunggal terhadap kebenaran informasi.
"Pemerintah sudah pasti menjadi sumber informasi karena dia menjalankan amanat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan, tapi jangan sampai pemerintah menjadi otoritas tunggal terhadap kebenaran informasi," kata Ade dalam dialog pada acara Peluncuran Platform Lentera Litera dan Bincang Literasi Media dan Informasi di Goodrich Suites, Jakarta Selatan pada Kamis (28/10/2021).
Hal tersebut disampaikannya karena berangkat dari adanya beberapa lembaga negara yang malah mencap berita media massa sebagai kabar hoaks.
Menurut Ade, seharusnya lembaga negara itu bisa melalui mekanisme yang sudah tersedia apabila memang keberatan dengan adanya pemberitaan media massa.
"Ada mekanisme hak jawab, ada mekanisme pengaduan di Dewan Pers," ujarnya.
Dengan begitu, pemerintah juga bisa menjadi contoh untuk masyarakat ketika menghadapi adanya sengketa dengan media. Mekanisme penyelesaiannya pun dikatakan Ade sudah tertuang dalam undang-undang yang berlaku.
Tetapi dikarenakan cara itu tidak dilakukan, justru yang terjadi adalah intimidasi terhadap jurnalis. Apabila ada masyarakat yang tidak suka dengan salah satu pemberitaan, maka penulisnya akan menjadi sasaran.
Situasi seperti itu juga dianggap Ade menjadi tugas bagi pemerintah juga untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat yang mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi.
Baca Juga: Polisi Cap Hoaks Artikel Project Multatuli, KKJ: Bentuk Pelecehan Terhadap Pers!
"Tantangan tadi soal perlindungan bagaimana pemerintah bisa melindung masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang benar, bagaimana pemerintah juga dapat melindungi orang yang menyebarkan informasi."
