-
Ninik Rahayu Siap Tindak Media yang Tidak Patuh Aturan Soal Iklan Pornografi
Ninik meminta masyarakat untuk melaporkan media online yang menampilkan iklan berbau pornografi kepada Dewan Pers, sehingga pihaknya dapat mengambil tindakan selanjutnya.
Selengkapnya -
Dewan Pers Akui Belum Ada Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis
"Harus diakui, sampai saat ini belum ada mekanisme yang bisa memberikan jaminan perlindungan pada kawan-kawan jurnalis," ujar Ninik
Selengkapnya -
Kecam Maraknya Iklan Berbau Pornografi di Laman Media Daring, Bakal Disikat Dewan Pers
"...Karena itu, ia meminta agar masyarakat segera melapor ke Dewan Pers apabila ditemukan masih ada media online yang memasang iklan bernuansa pornografi."
Selengkapnya -
Ketua Dewan Pers Serukan Aparat Keamanan Bantu Jaga Keselamatan Jurnalis
Jika peliputan tersebut harus dilakukan, ia menekankan pentingnya dukungan dari aparat keamanan untuk memastikan keselamatan jurnalis tetap terjaga.
Selengkapnya -
Belum Ada Mekanisme Menangani Kekerasan Terhadap Jurnalis, Dewan Pers: Ini PR Bersama
Ninik menyebut, selama ini para jurnalis yang menjadi korban kekerasan kerap bingung atas apa yang harus dilakukan.
Selengkapnya -
Dewan Pers Serahkan Draf Perpres Publisher Rights ke Presiden Jokowi, Diharap Tak Melenceng dari UU Pers
Dewan Pers sudah merampungkan draf usulan Perpres Hak Cipta Jurnalistik, yang menjadi instrumen agar Google dan platform digital lainnya membayar ke media massa.
Selengkapnya -
Di Depan Dewan Pers, Jokowi Tekankan Soal Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab
Adapun dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers juga menyampaikan sejumlah program kerja besar Dewan Pers kepada Jokowi.
Selengkapnya -
Ketua Dewan Pers Sebut Jokowi Bakal Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Medan
Acara tersebut bakal digelar di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (9/2/2023).
Selengkapnya -
Bahas Aturan Sosialisasi dan Kampanye Pemilu 2024, KPU Libatkan Dewan Pers hingga Bawaslu
Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam aturan sosialisasi dan kampanye, peringatan hingga sanksi pidana akan diberikan.
Selengkapnya -
Ninik Rahayu Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers di Sisa Periode 2022-2025
Semenatra Asep Setiawan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pers baru sisa masa periode 2022 - 2025.
Selengkapnya -
Polemik Intel Belasan Tahun Nyamar Jadi Wartawan Masuki Babak Baru
PWI menyatakan Iptu Umbaran Widodo dinyatakan terbukti telah melanggar Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).
Selengkapnya -
Diduga Selipkan Agen Intelijen ke Institusi Pers, AJI dan LBH Pers Mengamuk
Kasus kontributor media dilantik jadi Kapolrsek Kradenan mendapat cibiran dari AJI dan LBH pers dan mendesak institusi Polri dan Dewan Pers
Selengkapnya -
Bersertifikat Wartawan Madya, Dewan Pers Desak PWI Klarifikasi adanya Intel Polisi yang Menyusup di Organisasi Pers
Publik adalah pihak yang paling dirugikan karena telah mengkonsumsi pemberitaan dari wartawan yang tidak independen.
Selengkapnya -
Polemik Penyamaran Iptu Umbaran Jadi Wartawan: Melanggar Kode Etik, Timbul Kecurigaan
Penyamaran Iptu Umbaran Wibowo menjadi wartawan selama 14 tahun ini menuai berbagai polemik
Selengkapnya -
Iptu Umbaran Wibowo, Intelijen Polri Bertugas 14 tahun Menyusup Jadi Wartawan TVRI kini Menjabat Kapolsek
Diketahui pula jika Iptu Umbaran Wibowo bekerja sebagai wartawan karena tugas dari intitusi Polri menjadi intelijen.
Selengkapnya -
Bisa-bisanya Iptu Umbaran Lolos Uji Kompetensi Wartawan, Dewan Pers Bakal Minta Penjelasan PWI
Menurut Dewan Pers polemik Iptu Umbaran sangat merugikan publik
Selengkapnya -
Intel Polisi Iptu Umbara 14 Tahun Nyamar Wartawan, Dewan Pers Segera Surati PWI: Tak Independen, Publik Dirugikan!
"..Mereka mendapatkan berita dari wartawan yang tidak independen."
Selengkapnya -
5 Fakta Iptu Umbaran, Intel Jadi Wartawan Bikin Dewan Pers Kecolongan
Iptu Umbaran dilantik menjadi Kapolsek Kradenan beberapa waktu lalu. Setelah itu kedoknya terungkap, kalau dirinya pernah menyamar jadi wartawan selama belasan tahun.
Selengkapnya -
Respons Soal Pengesahan UU KUHP, Dewan Pers: Ancam Kebebasan Pers
Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.
Selengkapnya -
Jamin Perlindungan Jurnalis, Kapolda Bali Sosialisasikan PKS Dewan Pers dan Polri
Harapan kami jika ada masukan dari bapak Kapolda dan jajaran berkenan disampaikan
Selengkapnya