-
17:28 WIBTerima Usulan Hak Penerbit dari Dewan Pers, Kominfo: Akan Dijadikan Regulasi
Publisher right atau hak penerbit akan mengatur tentang pembagian pendapatan yang adil antara media pemilik konten dengan media sosial atau mesin pencari.
Selengkapnya -
11:28 WIBDewan Pers Harap MK Tolak Uji Materi UU Pers, Ini Alasannya
Dewan Pers berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selengkapnya -
13:11 WIB
DP Gelar Anugerah Dewan Pers 2021 untuk Jurnalis, Media Massa, Lembaga hingga Perorangan
Ini merupakan program perdana dari Dewan Pers dan direncanakan diberikan untuk 25 kategori
Selengkapnya -
22:09 WIBDewan Pers Diminta Kendalikan Jurnalisme Clickbait
Dewan Pers diharapkan mengontrol praktik jurnalisme clickbait, yang mengandalkan judul berita bombastis tetapi berkualitas rendah.
Selengkapnya -
18:25 WIBKominfo Apresiasi Dewan Pers Hadirkan Hak Cipta Jurnalistik
Publishers rights atau hak cipta jurnalistik akan membantu perusahaan pers berada di level yang setara dengan platform media sosial.
Selengkapnya -
22:44 WIBDewan Pers: Media Massa Diharapkan Suarakan Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19
Dewan Pers meminta media massa mengampanyekan penegakkan protokol kesehatan 5M.
Selengkapnya -
00:34 WIBPerusahaan Media Sosial Harus Bertanggung Jawab Atas Hoaks, UU ITE Perlu Dikoreksi
Perusahaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube mengambil untung dari penyebaran hoaks.
Selengkapnya -
19:42 WIB
Dewan Pers Desak Polisi Serius Selidiki Kasus Pembunuhan Wartawan di Sumut
Dewan Pers mengutuk kekerasan dan pembunuhan terhadap korban.
Selengkapnya -
12:59 WIBWartawan Pedoman Media Dilaporkan ke Polda Sulsel, Pendiri Bilang Keliru
Gusti Palumpun menilai laporan Raymond Ardan Arfandy ke Polda Sulsel keliru dan salah alamat
Selengkapnya -
18:38 WIBTelegram Kapolri Soal Media Dibanjiri Kritik, Dewan Pers: Harus Lebih Hati-Hati
Surat Telegram tersebut tertuang dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 diteken langsung Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.
Selengkapnya -
22:00 WIBRibuan Jurnalis Vaksinasi, Komunitas Pers Apresiasi Pemerintah
Masyarakat pers Indonesia menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah atas upaya pemberian vaksin
Selengkapnya -
17:11 WIBJokowi Bisik-bisik ke Telinga Ketua Dewan Pers, Ternyata Bilang Ini
Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021 dihadiri oleh Presiden Jokowi secara virtual
Selengkapnya -
19:23 WIBDewan Pers Harap Kemerdekaan Pers Makin Berkualitas
Kemerdekaan pers, kata dia, merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan harus diperjuangkan bersama.
Selengkapnya -
15:09 WIBDewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar mengatakan, kedudukan Maklumat Kapolri tidak lebih tinggi dari Undang-undang.
Selengkapnya -
13:36 WIB
Dewan Pers Pastikan Simbol FPI Boleh Digunakan untuk Pemberitaan
Penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI) telah dilarang oleh pihak kepolisian.
Selengkapnya -
13:31 WIBDilarang Kapolri, Dewan Pers Bolehkan Media Gunakan Simbol FPI untuk Berita
Ada pelarangan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI).
Selengkapnya -
18:03 WIBDewan Pers: Larangan Konten FPI Tak Berlaku untuk Produk Jurnalistik
"Pers tetap boleh memberitakan perihal FPI. Pemberitaan yang menyangkut kepentingan publik tidak bisa dilarang karena itu bertentangan dengan Undang-Undang," kata Arif.
Selengkapnya -
17:48 WIB
Soal Larangan Konten FPI, Dewan Pers: Tak Berlaku untuk Produk Jurnalistik
Dewan Pers menilai maklumat Kapolri tidak bisa berlaku untuk produk jurnalistik di internet.
Selengkapnya -
16:16 WIB
Larangan FPI Beredar di Internet, Dewan Pers: Pemberitaan Tak Bisa Dilarang
Dalam UU dinyatakan bahwa pers bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk memenuhi hak publik untuk tahu, ujar Arif.
Selengkapnya -
16:01 WIBKapolri Larang Konten FPI Beredar di Internet, Ini Respon Dewan Pers
Pemberitaan yang dibuat oleh pers terkait FPI untuk kepentingan umum tetap bisa dilakukan di internet, Arif Zulkifli.
Selengkapnya
