Suara.com - Puluhan negara telah menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengadakan pertemuan khusus untuk membahas situasi Sudan, menyusul tindakan keras mematikan terhadap demonstrasi massal terkait kudeta militer pekan lalu.
Mengutip Aljazeera, Selasa (2/11/2021), sebuah surat permintaan atas nama 48 negara telah dikirimkan kepada presiden dewan HAM PBB pada Senin (1/11/2021).
Dalam surat tersebut, duta besar Inggris Simon Manley menekankan kebutuhan mendesak bagi badan hak asasi PBB untuk membahas situasi di Sudan sejak perebutan kekuasaan oleh tentara pada Senin (25/10/2021).
"Kami meminta Dewan Hak Asasi Manusia mengadakan sesi khusus minggu ini untuk membahas implikasi hak asasi manusia dari situasi yang sedang berlangsung di Republik Sudan," kata surat tersebut, kantor berita AFP melaporkan.
“Sesi khusus diperlukan karena kepentingan dan urgensi dari situasi tersebut.”
Permintaan tersebut muncul setelah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membubarkan pemerintah, menyatakan keadaan darurat, dan menahan para pemimpin sipil Sudan.
Puluhan ribu orang turun untuk demonstrasi pada Sabtu (30/10/2021), menentang kudeta di Sudan yang dilakukan oleh militer.
Sedikitnya tiga orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam demonstrasi Sabtu lalu. Sekitar 12 orang telah tewas sejak kudeta. Pasukan polisi membantah pembunuhan tersebut atau menggunakan peluru tajam.
Dalam suratnya, Manley mengatakan seruan untuk sesi khusus dipimpin oleh Inggris, Amerika Serikat dan Norwegia, bersama dengan Jerman dan pemerintah Sudan yang digulingkan dalam kudeta.
Secara keseluruhan, 48 negara telah menandatangani permintaan tersebut, termasuk 18 dari 47 negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia. (Jacinta Aura Maharani)
TERPOPULER
