Suara.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Zainudin Amali angkat bicara menanggapi sindiran Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang meminta menteri-menteri bidang ekonomi tak urusi urusan lain, khususnya bursa pencapresan di Pilpres 2024. Ia membantah ketua umum partainya yakni Airlangga Hartarto tak fokus kerja sebagai menteri karena sibuk bursa pencapresan.
"Saya kira Pak Airlangga mengerjakan dengan baik pekerjaannya," kata Zainudin kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).
Ia mengatakan, Airlangga selama menjadi Menko Perekonomian mengerjakan tugasnya dengan baik. Peningkatan ekonomi di tengah pandemi covid diklaimnya dikerjakan dengan baik oleh Airlangga.
"Memang peningkatan apa namanya pertumbuhan ekonomi kemudian penanganan Covid-19 kan beliau bertanggung jawab dengan penanganan Covid-19 di luar pulau Jawa, beliau kerjakan dengan baik kok, jadi jangan salah, jangan dikira karena kemudian urusan 2024, kemudian kewajiban dan tugas beliau tidak dikerjakan," tuturnya.
Zainudin kemudian setuju dengan pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut Presiden Jokowi mempersilakan menteri-menterinya untuk mempopulerkan diri dan menaikkan elektabilitas. Asal menurutnya tugas utama tidak dilupakan.
"Sepanjang tugas utama dilakukan dijalankan dengan baik dan menurut saya Pak Airlangga menjalankan tugasnya sebagai Menko dengan baik," tandasnya.
Sentilan PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menilai seharusnya menteri-menteri bidang ekonomi Presiden Joko Widodo tidak mengurusi urusan di luar tugasnya, apalagi urusan mencalonkan diri di Pilpres 2024. Pasalnya kekinian menteri-menteri ekonomi punya tanggung jawab besar yang harus dibenahi.
"Ibaratnya para menteri ekonomi nyaris tidak ada waktu untuk mengurusi hal hal lainnya, apalagi mengurusi dirinya sendiri untuk bursa calon presiden 2024," kata Said kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).
Baca Juga: Legislator Golkar Sarankan Nadiem Revisi Permendikbud 30 Agar Tak Multitafsir
Said mengatakan, menteri-menteri bidang ekonomi pada masa pandemi covid-19 ini memiliki tanggung jawab yang besar. Akibat pandemi covid-19, kata dia, jumlah rakyat kita yang miskin meningkat.
Pada Maret 2020 diawal pandemi, kata dia, rakyat Indonesia yang miskin berjumlah 11,16 juta jiwa, setahun setelah pandemi, yakni Maret 2021 rakyat yang miskin naik menjadi 12,17 juta jiwa.
"Tekanan ekonomi akibat pandemi juga meningkatkan jumlah rakyat kita yang menganggur. Pada Februari 2020 rakyat kita yang menganggur berjumlah 6,93 juta jiwa, meningkat sebesar 1,82 juta orang pada Februari 2021," ungkapnya.
Kemudian Said juga memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga belum berjalan normal seperti era sebelum pandemi covid-19, berkisar 5 persenan. Tiga kuartal disepanjang 2021 angka pertumbuhan ekonomi masih dilevel 3,24 persen, meskipun menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun 2020.
"Konsumsi rumah tangga rakyat kita juga masih tertahan, Tanya tumbuh 1,5 persen selama tiga kuartal di tahun 2021 ini," tuturnya.
Pandemi juga, kata dia, memberi tekanan terhadap kinerja BUMN. BUMN menurutnya, terjebak pada utang, seperti Garuda Indonesia, Hutama Karya, Waskita Karya, Bumi Putera, hingga PLN. Menurutnya, hal itu semua persoalan serius yang harus ditangani dengan penuh perhatian.
