Kenneth PDIP Soal Anies Kondangan saat Jakarta Banjir: Tak Pantas, Seperti Tak Ada Empati
"...seperti tidak ada rasa empatinya, malah memilih untuk meninggalkan warganya di tengah bencana seperti ini."
Suara.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang lebih memilih untuk menghadiri resepsi pernikahan anak pejabat daerah lain saat Ibu Kota kebanjiran, beberapa waktu lalu.
Kenneth menyebut sikap Anies yang datang ke resepsi pernikahan anak Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di Balai Semarak, Bengkulu, pada Minggu (7/11/2021) kemarin tidak etis.
"Tak pantas seorang gubernur malah pergi ke pesta pernikahan dan itu lokasinya di luar kota, sedangkan ibaratnya di rumahnya sendiri tengah kebanjiran, seperti tidak ada rasa empatinya, malah memilih untuk meninggalkan warganya di tengah bencana seperti ini," kata Kent kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).
Dia mengatakan, Anies seharusnya sadar diri untuk siap melayani, berkorban dan siap siaga untuk rakyat selama 24 jam, terutama di saat bencana.
Baca Juga: Kornas Ganjarist: Jika PDIP Tak Dukung Ganjar Pranowo, Ada Partai Lain
"Pemimpin itu harus berani berkorban, harus selalu siap siaga 24 jam untuk warganya di saat warganya tengah di landa musibah seperti ini, jangan hanya bisa janji-janji manis saja pada saat kampanye, dan pada kenyataannya omong kosong semua!" tegasnya.
Terkait solusi banjir Jakarta, Kenneth menilai program penataan dan normalisasi sungai di DKI Jakarta harus segera dilakukan.
”Jelas itu saja belum cukup. Karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural, seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Anies dan wakilnya, Riza Patria tidak pernah akan menormalisasi sungai dan hanya terus mencari alasan jika terjadi banjir.
"Problem pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tak akan bisa terwujud jika janji politik Anies Baswedan belum ditarik. Tak akan dieksekusi karena setumpuk alasan dari administrasi yang tumpang tindih hingga janji tak mau menggusur,” ucapnya.
Baca Juga: Tak Masalah Menteri Ingin Nyapres dan Tebar Pesona, PDIP: Asal Tak Pakai Fasilitas Negara
”Kalau tidak dinormalisasi, mau pakai cara apa lagi? Kalau tidak digusur apa ada kata lain? Normalisasi itu kalimat halus. Jangan bermain pakai kata kata lah, kalau ujung-ujung, realitanya sama aja. Sekarang tugasnya diselesaikan dulu, dari pembebasan lahan sampai pembayaran ahli waris,” sambung Kenneth.
