REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang lebih memilih untuk menghadiri resepsi pernikahan anak pejabat daerah lain saat Ibu Kota kebanjiran, beberapa waktu lalu.
Kenneth menyebut sikap Anies yang datang ke resepsi pernikahan anak Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di Balai Semarak, Bengkulu, pada Minggu (7/11/2021) kemarin tidak etis.
"Tak pantas seorang gubernur malah pergi ke pesta pernikahan dan itu lokasinya di luar kota, sedangkan ibaratnya di rumahnya sendiri tengah kebanjiran, seperti tidak ada rasa empatinya, malah memilih untuk meninggalkan warganya di tengah bencana seperti ini," kata Kent kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).
Dia mengatakan, Anies seharusnya sadar diri untuk siap melayani, berkorban dan siap siaga untuk rakyat selama 24 jam, terutama di saat bencana.
"Pemimpin itu harus berani berkorban, harus selalu siap siaga 24 jam untuk warganya di saat warganya tengah di landa musibah seperti ini, jangan hanya bisa janji-janji manis saja pada saat kampanye, dan pada kenyataannya omong kosong semua!" tegasnya.
Terkait solusi banjir Jakarta, Kenneth menilai program penataan dan normalisasi sungai di DKI Jakarta harus segera dilakukan.
”Jelas itu saja belum cukup. Karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural, seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Anies dan wakilnya, Riza Patria tidak pernah akan menormalisasi sungai dan hanya terus mencari alasan jika terjadi banjir.
"Problem pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tak akan bisa terwujud jika janji politik Anies Baswedan belum ditarik. Tak akan dieksekusi karena setumpuk alasan dari administrasi yang tumpang tindih hingga janji tak mau menggusur,” ucapnya.
”Kalau tidak dinormalisasi, mau pakai cara apa lagi? Kalau tidak digusur apa ada kata lain? Normalisasi itu kalimat halus. Jangan bermain pakai kata kata lah, kalau ujung-ujung, realitanya sama aja. Sekarang tugasnya diselesaikan dulu, dari pembebasan lahan sampai pembayaran ahli waris,” sambung Kenneth.
Untuk saat ini, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta perlu fokus dalam membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung terlebih dahulu. Apabila usaha ini selesai dilakukan, maka area di sekitar Kali Ciliwung diharapkan bisa bebas banjir setelah di sheet pile.
"Tidak akan sulit kalau ada komitmennya, yang sulit itu kalau tidak dikerjakan dan banyak alasan. Lakukanlah pendekatan kepada masyarakat lewat secara human interest. Motornya ya gubernur," timpal Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Sebaliknya, jika Anies tidak ingin melakukan penggusuran kepada warga DKI Jakarta untuk normalisasi sungai karena enggan terbentur dengan janji kampanyenya, maka akan sulit terealisasi.
Kent juga mengkritisi pernyataan Wagub DKI Ariza yang menyatakan, penyelesaian banjir tidak dapat tuntas hanya satu periode kepemimpinan gubernur.
”Jadi kepala daerah itu harus punya hati yang ikhlas dan konsekuen dengan janjinya. RPJMD seharusnya dilaksanakan dan jangan membuat target yang ketinggian tapi nggak bisa dieksekusi. Buktikan jangan cuma jago ngomong, tetapi harus juga jago action," tutur Kent.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Insaf menyatakan sebanyak 91 RT masih terendam banjir hingga Senin 8 November 2021, pukul 06.00 WIB.
91 RT tersebut mayoritas berada di Jakarta Timur dengan 70 RT. Lalu sisanya 21 RT berlokasi di Jakarta Selatan. Jumlah pengungsi terdata sebanyak 56 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 182 jiwa.
TERPOPULER