Infografis
Suara.com - Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno soal kondisi ekonomi Jakarta yang masih baik menuai kritikan dari kalangan legislatif. Klaim Rano yang disampaikan saat penutupan Jakarta Fair Kemayoran 2025 dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan menilai pernyataan Rano terlalu optimistis. Ia mengingatkan bahwa jumlah transaksi Jakarta Fair tahun ini justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Kenyataannya perputaran uang selama PRJ (Jakarta Fair) tahun ini malah turun sebesar Rp200 miliar. Hal ini berkebalikan dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Doel. Bagaimana itu bisa dikatakan sebagai suatu kesuksesan dan lebih jauh lagi perekonomian Jakarta fine-fine saja,” kata August, Senin (14/7/2025).
Meski demikian, August tetap memberi apresiasi atas pelaksanaan PRJ 2025 sebagai bagian dari upaya mendorong konsumsi domestik. Menurutnya, acara tersebut tetap penting untuk mendukung pelaku usaha lokal.
“Acara (PRJ) itu sangat penting untuk mendongkrak konsumsi dan menghidupkan pelaku-pelaku usaha lokal. Namun, kita juga perlu realistis dalam membaca dan menafsirkan data,” ujarnya.
Menurut August, kondisi ekonomi Jakarta belum bisa dikatakan pulih, terutama bila melihat indikator seperti daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Ia merujuk data dari Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, yang sebelumnya menyatakan bahwa daya beli masyarakat masih melemah di awal 2025.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan bahwa hingga Februari 2025, sebanyak 338 ribu warga Jakarta tercatat menganggur.
“Kini banyak warga Jakarta yang daya belinya masih belum pulih sejak perekonomian menurun dari awal bulan lalu. Selain itu, lebih dari 300 ribu warga yang masih menganggur. Ini merupakan permasalahan-permasalahan besar yang menghantui pencapaian dalam PRJ,” kata August.
Ia juga menyoroti fenomena lulusan sarjana yang mendaftar menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), sebagai sinyal keterbatasan lapangan kerja yang serius.
Baca Juga: Kunjungan ke New York Sepekan, Pramono Tetap Pantau Pemerintahan DKI
“Terbaru, kami juga dibuat kaget dengan adanya lulusan sarjana yang mendaftar jadi PPSU. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan tenaga kerja juga menjadi masalah. Sehingga, kami ingin Pemprov DKI tetap fokus menyelesaikan banyaknya permasalahan ekonomi serta tidak larut dalam optimisme yang bersifat semu,” pungkasnya.
