Suara.com - DPRD DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 84 triliun. Nilai ini naik 6,25 triliun dibandingkan tahun 2021.
Rancangan APBD (RAPBD) tahun terakhir Gubernur Anies Baswedan menjabat ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11/2021).
Kesepakatan ini terealisasi setelah dilakukannya penandatanganan MoU oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik.
Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
"Total RAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 84.886.734.854,299 atau meningkat sebesar 6,25 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 79.890.235.901.247," ujar Anies.
Anies menargetkan RAPBD DKI Jakarta 2022 tersebut dipergunakan untuk keperluan yang memiliki skala prioritas yang berkesinambungan.
Tujuannya agar kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan atas implementasi money follow priority program.
"Hal ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah terkait, dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Anies.
Anggaran ini juga masih akan diprioritaskan pada penanganan COVID-19. Misalnya seperti program vaksinasi yang masih harus digencarkan.
Baca Juga: Keluarga Andre Taulany Terancam Imbas Roasting Anies Baswedan?
"Selain itu, juga untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi, mendukung penanganan pandemic untuk pos komando tingkat kelurahan, menyalurkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi, serta belanja kesehatan Iainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," pungkas Anies.
