Suara.com - Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono meminta agar anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dihapus. Pasalnya, pembiayaan tim Gubernur Anies Baswedan itu dinilai tidak tepat jika menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Permintaan ini diutarakan Gembong dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Dalam Rancangan APBD 2022, anggaran TGUPP diajukan sebesar Rp 19,8 miliar.
"Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di Komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya 19,8 sekian miliar rupiah untuk didrop, dinolkan," ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/11/2021).
Gembong mengatakan, anggaran TGUPP di tahun 2022 mengalami kenaikan ketimbang saat 2021. Padahal, masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022.
"Tahun 2021, alokasi untuk TGUPP sekitar 18 koma sekian miliar rupiah. Tahun 2022, alokasi anggaran justru naik jadi 19 koma sekian miliar," kata Gembong.
Tak hanya itu, Gembong juga mengritisi kinerja TGUPP yang dinilainya melampaui batas. Sebab, mereka di lapangan kerap kali mengintervensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Rasanya tidak elok, seorang pejabat Pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran tgupp sangat luar biasa," kata Gembong.
Karena itu, ia meminta agar anggaran TGUPP dialihkan menggunakan dana operasional pribadi Anies. Menurutnya APBD seharusnya dipakai untuk program yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Silakan digunakan dana operasional yang luar biasa besar itu. Per bulan kan 4 sekian miliar. Kenapa tidak disisihkan untuk sebagian dialokasikan untuk pembiayaan TGUPP? Di sini saatnya pak gubernur berbakti kepada rakyat jakarta mengalokasikan sebagian dana operasionalnya untuk TGUPP," pungkasnya.
Baca Juga: Serang Anies Baswedan, Deddy Corbuzier Singgung Banjir hingga Formula E
Masalah perdebatan soal anggaran TGUPP ini selalu terjadi setiap tahunnya. Gembong selalu pasang badan meminta agar dana untuk TGUPP ditiadakan.
Alasannya selalu sama karena tim Anies itu memakai APBD DKI. Namun, pada akhirnya DPRD selalu meloloskan anggaran itu dengan memberikan sejumlah catatan.
