Antisipasi Omicron, Pemerintah Larang Pejabat Bepergian ke Luar Negeri

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Rabu, 01 Desember 2021 | 21:38 WIB
Antisipasi Omicron, Pemerintah Larang Pejabat Bepergian ke Luar Negeri
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (1/12/2021). (Layar tangkap kamera).

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kalau pemerintah tengah menyusun langkah antisipasi terkait merebaknya varian Covid-19 anyar yang dinamakan Omicron.

Untuk langkah awal, Luhut mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda bepergian ke luar negeri.

"Bagi masyarakat umum sifatnya masih imbauan. Jadi WNI diimbau agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dulu, hal ini untuk mencegah dan menjaga terus terkendalinya pandemi di negara ini,” kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12/2021).

Aturan berbeda justru berlaku bagi pejabat negara. Bukan sekedar imbauan, Luhut mengungkapkan para pejabat negara dilarang untuk bepergian ke luar negeri.

Ia menuturkan larangan terhadap pejabat negara tersebut berlaku kepada seluruh lapisan jabatan, terkecuali bagi yang melaksanakan tugas penting negara.

“Pejabat negara khususnya dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri,” tegasnya.

Selain itu, Luhut juga mengumumkan kalau pemerintah tengah menyiapkan vaksin ketiga atau booster. Vaksin booster itu ditujukan bagi lansia serta kelompok rentan.

"Pemberian booster akan segera dijadwalkan dan mulai dilaksanakan pada periode Januari tahun depan,” tuturnya.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masa karantina bagi WNI dan WNA pelaku perjalanan dari negara-negara di luar daftar 11 negara yang dilarang masuk ditambah menjadi 10 hari. Langkah itu diambil dengan mempertimbangkan emakin banyaknya negara yang mendeteksi varian Omicron.

Perpanjangan masa karantina itu akan berlaku sejak 3 Desember mendatang.

"Tentunya kebijakan yang diambil ini akan terus dievaluasi secara berkala sambil kita terus memahami dan mendalami informasi tentang varian baru ini."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Luhut Sebut Ada 101 Masalah dalam Pengembangan 5 Destinasi Wisata Super Prioritas

Luhut Sebut Ada 101 Masalah dalam Pengembangan 5 Destinasi Wisata Super Prioritas

Bisnis | Rabu, 01 Desember 2021 | 20:02 WIB

Antisipasi Varian Omicron, Pemkab Kulon Progo Pantau Pendatang yang Masuk dari YIA

Antisipasi Varian Omicron, Pemkab Kulon Progo Pantau Pendatang yang Masuk dari YIA

Jogja | Rabu, 01 Desember 2021 | 19:06 WIB

Janji Dongkrak Wisatawan Jika Kasus Covid Turun, Ganjar: Kita Bisa Genjot untuk Gaspol

Janji Dongkrak Wisatawan Jika Kasus Covid Turun, Ganjar: Kita Bisa Genjot untuk Gaspol

News | Rabu, 01 Desember 2021 | 18:59 WIB

Luhut Ngaku Bakal Lebih Utamakan Turis Asing Berkocek Tebal

Luhut Ngaku Bakal Lebih Utamakan Turis Asing Berkocek Tebal

Bisnis | Rabu, 01 Desember 2021 | 18:52 WIB

Terkini

Menlu Abbas Araghchi: Kesepakatan Damai AS - Iran Satu Paket dengan Israel - Lebanon

Menlu Abbas Araghchi: Kesepakatan Damai AS - Iran Satu Paket dengan Israel - Lebanon

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 16:22 WIB

KPK Temukan Sederet Proyek Strategis Jakarta Tak Optimal, Ini Daftarnya

KPK Temukan Sederet Proyek Strategis Jakarta Tak Optimal, Ini Daftarnya

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 16:19 WIB

Iran Tegaskan Israel Terikat Kesepakatan Damai dengan AS, Soroti Penarikan Pasukan dari Lebanon

Iran Tegaskan Israel Terikat Kesepakatan Damai dengan AS, Soroti Penarikan Pasukan dari Lebanon

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 16:13 WIB

KPK Pelototi Proyek Strategis DKI Jakarta Senilai Rp 4,25 Triliun

KPK Pelototi Proyek Strategis DKI Jakarta Senilai Rp 4,25 Triliun

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 16:13 WIB

Sasar Pekerja Billboard, Tukang Cat Duko di Salemba Diciduk usai Aksi Pemerasannya Viral

Sasar Pekerja Billboard, Tukang Cat Duko di Salemba Diciduk usai Aksi Pemerasannya Viral

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 15:36 WIB

WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi

WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 15:18 WIB

Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?

Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 15:10 WIB

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 14:59 WIB

Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga

Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 14:57 WIB

NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat

NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 14:54 WIB