Desak Presiden Pecat Sri Mulyani karena Anggaran Dipangkas, MPR Disebut Tak Punya Malu

Suara.com - Mantan anggota DPR dari fraksi PAN periode 2004-2009 Abdillah Toha menyampaikan kritik pedas terhadap MPR yang baru-baru ini meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dipecat.

Hal itu diketahui disampaikan MPR lantaran anggarannya dipangkas oleh sang Menteri Keuangan.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Abdillah Toha lantas menuliskan pandangannya mengenai sikap MPR. Ia menyebut bahwa lembaga tersebut benar-benar tak tahu malu.

"Wah benar-benar sudah tidak punya malu. Apa kerja pimpinan MPR yang 10 orang itu disamping memajang dirinya kemana-mana?" tulis Abdillah Toha dikutip Suara.com, Kamis (2/12/2021).

Lebih lanjut Abdillah Toha menilai bahwa MPR sudah tidak diperlukan lagi. Ia menyebut fungsi MPR dapat dijalankan jika diperlukan saja, yaitu dengan mengadakan sidang gabungan DPR dan DPD.

"Lembaga MPR sudah tidak diperlukan lagi. Fungsi MPR dapat dijalankan bila diperlukan dengan mengadakan sidang gabungan DPR dan DPD setiap saat," lanjutnya.

Untuk diketahui, Pimpinan MPR RI diketahui telah mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut dilatarbelakangi oleh Sri Mulyani yang dianggap kurang memperhatikan anggaran untuk MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, mengatakan, selama ini anggaran MPR RI mengalami penurunan. Padahal pimpinan MPR RI kekinian berjumlah 10 orang setelah adanya penambahan.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Fadel mengatakan, Sri Mulyani pernah berjanji sosialisasi 4 pilar digelar 6 kali. Namun menurutnya, hal tersebut hanya terjadi 4 kali saja.

"Kami dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kami minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun," tuturnya.

Fadel mengatakan, pihaknya menyarankan agar Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Sri Mulyani dianggap tak etis.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tandasnya.