alexametrics

MKD Sebut Permintaan Hillary Brigitta Soal Ajudan Pribadi dari TNI Tak Masalah

Chandra Iswinarno | Novian Ardiansyah
MKD Sebut Permintaan Hillary Brigitta Soal Ajudan Pribadi dari TNI Tak Masalah
Foto Liburan Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR Termuda. (instagram.com/hillarybrigitta)

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tidak mempersoalkan permintaan ajudan pribadi dari Hillary Brigitta Lasut kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tidak mempersoalkan permintaan ajudan pribadi dari Hillary Brigitta Lasut kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan, secara garis besar permintaan itu tidak ada masalah. Karena berdasar Pasal 80 huruf G Undang-Undang MD3, anggota DPR memiliki hak protokol dan setiap warga negara memiliki hak atas keamanan.

"Bu Hillary kan komisi I  mitranya TNI, sepanjang ada SDM personal yang bisa ditugaskan untuk mendampingi beliau menurut saya diperbolehkan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Habiburokhman mengatakan saat ini sebagian besar anggota DPR memang tidak meminta pengawalan secara khusus.

Baca Juga: Usai Koordinasi dengan Komisi I DPR, KSAD Tarik Pengamanan Pribadi dari Hillary Brigitta

"Tapi mungkin situasi dan kondisi Bu Hillary membutuhkan," ujarnya.

Minta Maaf

Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut meminta maaf usai sikapnya yang meminta ajudan daei prajurit TNI dinilai tidak etis.

Permintaan maaf itu ia tuliskan melalui keterangan foto di akun Instagram pribadi @hillarybrigitta. Dalam foto yang diunggah, ia turut menjelaskan kembali alasannya berkirim surat kepada KASAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk meminta ajudan pribadi.

"Mohon maaf kalau niatan saya ini dianggap tidak etis. Proses belajar," kata Brigitta dikutip Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Soal Hillary Brigitta Minta Ajudan TNI, ISESS: Telegram KSAD Tak Dapat Dibenarkan

Brigitta menyatakan, akan taat dan mengakui perbuatannya memang tidak etis apabila memang Fraksi NasDem di DPR sudah memiliki pendapat demikian. Ia sekaligus berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa.

Komentar