alexametrics

Menyambut Perpol Angkat Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri

Siswanto | Welly Hidayat
Menyambut Perpol Angkat Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri
Hotman Tambunan di Jakarta, Selasa (10/8/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Hotman dan 56 eks pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, tinggal menunggu perkembangan selanjutnya.

Suara.com - Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus 57 Eks Pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Peraturan itu disambut positif eks pegawai KPK Hotman Tambunan dan dia berkata. "Baguslah, selama ini kan kita menunggu sehingga jelas. Dengan pengesahan ini maka koordinasi dengan MenpanRB, BKN, Kemenhukham sudah selesai."

Hotman dan 56 eks pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, sekarang tinggal menunggu perkembangan selanjutnya.

"Berikutnya kapolri kan sudah bilang akan mengundang kita untuk sosialisasi, kita tunggu saja," ucap Hotman.

Baca Juga: Polri Resmi Terbitkan Perpol Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Hotman belum menjawab secara jelas apakah nanti akan bersedia bergabung dalam ASN Polri atau tidak.

"Nanti, kita lihat setelah sosialisasi yah, kepentingan grup 57 dan penyelesaian masalah ini lebih kami kedepankan," katanya.

Sebelumnya, Polri menerima rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyangkut penempatan 57 eks pegawai KPK sebagai ASN Polri.

Polri akan menempatkan 57 eks pegawai KPK sesuai dengan kemampuan mereka.

Perekrutan 57 eks pegawai KPK digulirkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada akhir September 2021.

Baca Juga: Kabar Duka Cita, Eks Pegawai KPK Nanang Priyono Meninggal Dunia

Kapolri menilai kebutuhan organisasi Polri, khususnya di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, sehingga perlu adanya suatu sumber daya manusia.

Keinginan Kapolri tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dengan mengirimkan surat permohonan pada hari Jumat (24/9).

Surat Kapolri mendapat jawaban dari Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara secara tertulis pada hari Selasa (27/9) yang pada intinya meminta Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

Komentar