Infografis
Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) ikut angkat bicara mengenai Mahkamah Konstitusi yang memenangkan kelompok buruh atas gugatan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. JK meminta masyarakat menunggu pemerintah menjalankan putusan MK.
JK mengatakan, pemerintah sudah berjanji menjalankan apa yang telah menjadi keputusan. Masyarakat diminta bersabar menunggu prosesnya rampung.
"Kita menunggu saja, kan pemerintah akan menjalankan putusan MK dengan sebaik-baiknya, kita menunggu saja," ujar JK di gudang Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jakarta Selatan, Minggu (5/12/2021).
JK enggan bicara banyak soal keputusan MK tersebut. Namun, ia menyarankan agar pemerintah membenahi dari segi formalitas atau sistem pelaksanaan aturan tersebut.
"Yang diubah kan formalnya, formalitasnya. Sistemnya," pungkasnya.
Alasan Tak Batalkan Mendadak
Hakim konstitusi MK, Saldi Isra sebelumnya mengatakan majelis hakim memiliki berbagai pertimbangan untuk tidak membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak meskipun telah dinyatakan cacat formil.
“Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan sendiri. Jangan mendadaklah. Harus ada peralihan, harus ada transisi, dan sebagainya. Kalau ada orang berdebat, ya silakanlah,” kata dia, ketika menjadi pemberi materi dalam kuliah umum bertajuk “Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dan dipantau dari Jakarta, Jumat.
Berdasarkan paparan dia, membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak, dalam hal ini setelah menemukan adanya cacat dalam proses pembentukan, dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia. UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga: Polemik UU Cipta Kerja, Mardani Ali Sera Singgung soal Partisipasi Publik yang Minim
Berdasarkan konstitusi, kata dia, proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak berdasarkan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memenuhi azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, serta norma yang telah ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah mengalami perubahan dan pergantian ketika melalui tahap perundangan.
