Elektabilitas Demokrat dan AHY Moncer, Kemenangan Melawan Moeldoko Disorot

Aprilo Ade Wismoyo | Suara.com

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:32 WIB
Elektabilitas Demokrat dan AHY Moncer, Kemenangan Melawan Moeldoko Disorot
Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). [tangkapan layar Instagram]

Suara.com - Elektabilitas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus harimurti Yudhoyono (AHY) disebut terus mengalami tren kenaikan berdasarkan hasil survei dari dua lembaga yaitu Indikator Politik Indonesia dan Polmatrix.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo menyebut dua hasil survei itu tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan AHY.

Tak hanya itu, kemenangan AHY atas Moeldoko yang berupaya merebut Partai Demokrat secara inkonstitusional dinilai jadi faktor lain yang menyebabkan naiknya elektabilitas.

"Ini bukan hanya menunjukkan AHY mampu mengikuti lika-liku hukum. Tapi, juga kemampuan politik AHY untuk merangkul elemen-elemen kekuasaan lainnya," ujar Tomi kepada wartawan, Selasa (7/12/2021). 

Tomi menambahkan, elektabilitas yang bagus ini muncul karena dukungan publik terhadap Demokrat dan AHY terkait kisruh melawan Moeldoko.

Figur AHY juga dinilai punya kemampuan untuk melakukan lobi politik dan memperlihatkan kualitas kepemimpinan. 

"Semua setuju bahwa tindakan Moeldoko keliru dan mencoreng demokrasi," jelas Tomi.

Menurutnya, melawan Moeldoko merupakan ujian bagi AHY sebagai seorang pemimpin partai. Namun, putusan pengadilan yang memenangkan AHY jadi acuan publik menaruh simpati. 

"Kemenangan AHY di ranah politik dan hukum inilah yang meyakinkan publik bahwa AHY memiliki kemampuan kepemimpinan yang menjanjikan, yang dibutuhkan untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik," tutur Tomi.

Ketum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (tangkapan layar/video)
Ketum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (tangkapan layar/video)

Sebelumnya, diketahui bahwa survei Indikator menunjukkan tren elektabilitas Demokrat terus naik dari 4,6 persen pada Januari 2020. Kenaikan ini dengan rincian 5,6 persen (September 2020), 5,4 persen (Januari 2021), 7,5 persen (April 2021), 9 persen (Juli 2021) hingga 10 persen (Des 2021). 

Dengan elektabilitas 10 persen per Desember 2021, Demokrat moncer dan berada di urutan keempat setelah PDI-P (26,4 persen), Gerindra (15,2 persen), dan Golkar (10,6 persen). 

Survei Indikator diselanggarakan periode 2 hingga 6 November 2021, melibatkan 2.020 responden dengan toleransi kesalahan 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Merujuk hasil survei Polmatrix, tren elektabilitas Demokrat cenderung naik sejak Mei dengan 3,8 persen. Rincian kenaikan itu seperti 3,7 persen (Sep 2020), 7,5 persen (Desember 2020), 8,1 persen (April 2021), 11,3 persen (Agustus 2021) dan 9 persen (Desember 2021).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PPKM Level 3 Dibatalkan, KSP Moeldoko Pastikan Tetap Ada Pembatasan

PPKM Level 3 Dibatalkan, KSP Moeldoko Pastikan Tetap Ada Pembatasan

Surakarta | Selasa, 07 Desember 2021 | 22:00 WIB

PPKM Level 3 Dibatalkan, Moeldoko: Tetap Ada Pembatasan!

PPKM Level 3 Dibatalkan, Moeldoko: Tetap Ada Pembatasan!

Surakarta | Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB

PPKM Level 3 Nataru Batal, Anak Buah AHY: Pemerintah Jangan Plin plan Kayak Dulu-dulu

PPKM Level 3 Nataru Batal, Anak Buah AHY: Pemerintah Jangan Plin plan Kayak Dulu-dulu

News | Selasa, 07 Desember 2021 | 15:46 WIB

Kepala KSP Moeldoko Sebut PPKM Level 3 Batal Karena Kebijakan Presiden Jokowi

Kepala KSP Moeldoko Sebut PPKM Level 3 Batal Karena Kebijakan Presiden Jokowi

Sulsel | Selasa, 07 Desember 2021 | 15:43 WIB

Demokrat Klaim Elektabilitas AHY Naik, Tomi: Untuk Membawa Bangsa ini Menjadi Lebih Baik

Demokrat Klaim Elektabilitas AHY Naik, Tomi: Untuk Membawa Bangsa ini Menjadi Lebih Baik

Bekaci | Selasa, 07 Desember 2021 | 15:22 WIB

PPKM Level 3 Serentak Batal, Moeldoko Ungkap Kebijakan Gas-Rem Jokowi

PPKM Level 3 Serentak Batal, Moeldoko Ungkap Kebijakan Gas-Rem Jokowi

Riau | Selasa, 07 Desember 2021 | 14:50 WIB

Terkini

Bima Arya Tekankan Efisiensi dan Sinergi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Bima Arya Tekankan Efisiensi dan Sinergi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah

News | Selasa, 28 April 2026 | 19:05 WIB

Gus Ipul Usul Perluasan Bansos untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Gus Ipul Usul Perluasan Bansos untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:57 WIB

Ketum TP PKK Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu di Papua Selatan

Ketum TP PKK Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu di Papua Selatan

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:57 WIB

KAI Refund 4.878 Tiket Imbas Kecelakaan di Bekasi, Jamin Ganti Rugi 100 Persen

KAI Refund 4.878 Tiket Imbas Kecelakaan di Bekasi, Jamin Ganti Rugi 100 Persen

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:45 WIB

Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026, Ini Alasannya

Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026, Ini Alasannya

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:28 WIB

Pusdokkes Polri Ungkap Kondisi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi, Alami Multipel Trauma Parah

Pusdokkes Polri Ungkap Kondisi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi, Alami Multipel Trauma Parah

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:24 WIB

Buku Kriminalisasi Kebijakan Ungkap Bahaya Pasal Karet UU Tipikor: Bisa Picu Krisis Kepemimpinan

Buku Kriminalisasi Kebijakan Ungkap Bahaya Pasal Karet UU Tipikor: Bisa Picu Krisis Kepemimpinan

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:20 WIB

Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional, Prabowo Optimis Banyumas Capai Target Zero Waste to Money

Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional, Prabowo Optimis Banyumas Capai Target Zero Waste to Money

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:16 WIB

Dari Sampah Jadi Genteng, Prabowo Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi

Dari Sampah Jadi Genteng, Prabowo Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:13 WIB

Sembilan dari 10 Pangan Kemasan Tinggi GGL, KPAI: Generasi Emas Terancam Gagal Ginjal Dini

Sembilan dari 10 Pangan Kemasan Tinggi GGL, KPAI: Generasi Emas Terancam Gagal Ginjal Dini

News | Selasa, 28 April 2026 | 18:04 WIB