Jumlah Badan Usaha Milik Desa Meningkat, Jokowi: Harus Berikan Manfaat Ekonomi ke Rakyat

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Senin, 20 Desember 2021 | 11:18 WIB
Jumlah Badan Usaha Milik Desa Meningkat, Jokowi: Harus Berikan Manfaat Ekonomi ke Rakyat
Presiden Jokowi berpidato di acara peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terjadi kenaikan jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Totalnya naik sebanyak 606 persen.

Jumlah tersebut kata Jokowi, meningkat drastis yang semula 8.100 BUM Desa. Kekinian menjadi 57.200 BUM Desa.

"Yang sangat drastis adalah kenaikan dari BUM Desa, naik 600 persen, tepatnya 606 persen, dari yang 2014 8.100 melompat menjadi 57.200 BUM Desa," ujar Jokowi dalam sambutan peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa, Senin (20/12/2021).

Karenanya Jokowi meminta jajaran terkait tidak terpaku pada jumlah kenaikan BUM Desa.

Jokowi menuturkan yang perlu dipikirkan yakni kualitas aktivitas, kualitas kegiatan BUM Desa yang harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia

"Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, kemudian buat plang BUM desa Desa Sukamakmur misalnya, hanya itu saja tapi kegiatan di dalamnya enggak ada, kegiatan kualitas kegiatannya tidak jelas. Ini yang ingin kita semuanya bekerja betul betul memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita," ucap dia.

BUM Desa kata Jokowi, bersama-sama harus mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat.

Kepala Negara tak ingin kehadiran BUM Desa justru mematikan usaha rakyat yang telah ada.

"Misalnya ini di desa sudah ada toko kecil-kecil, 5, 10, BUM Desa malah buat toko yang lebih gede, yang 10 mati yang ini hidup baik, ini nggak bener bukan itu," kata dia.

"Semuanya harus bisa memacu men-trigger agar yang 10 ini bisa menjadi 20 atau yang 10 ini menjadi jadi dari kecil menjadi menengah atau menjadi besar," sambungnya.

Menurut Jokowi yang juga harus dilakukan BUM Desa yakni berorientasi pembentukan usaha baru yang belum ada, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat.

Sehingga masyarakat desa kata Jokowi, tak perlu jauh-jauh harus ke kota, kecamatan atau ke kabupaten.

"Masyarakat di desa tidak harus ke kota kabupaten, cukup di desa itu sudah terpenuhi dan tentu saja BUM Desa BUM Desa mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu," tuturnya.

Selain itu kehadiran BUM Desa juga dinilai bisa mengkonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan.

Jokowi mencontohkan pembelian pupuk yang bisa dikonsolidasikan oleh BUMN Desa, sehingga tak perlu membeli sendiri.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Desakan Tangkap Habib Bahar Smith Bergema, Ini Tanggapan Guru Besar Hukum

Desakan Tangkap Habib Bahar Smith Bergema, Ini Tanggapan Guru Besar Hukum

Sumsel | Senin, 20 Desember 2021 | 10:39 WIB

Klaim Total Penyaluran Dana Desa Capai Rp 400,1 Triliun, Jokowi: Kok Diem? Kaget?

Klaim Total Penyaluran Dana Desa Capai Rp 400,1 Triliun, Jokowi: Kok Diem? Kaget?

News | Senin, 20 Desember 2021 | 10:34 WIB

Bisnis BUMN, Presiden Jokowi Minta BUM Desa Ikut Dilibatkan

Bisnis BUMN, Presiden Jokowi Minta BUM Desa Ikut Dilibatkan

Bekaci | Senin, 20 Desember 2021 | 10:34 WIB

Warning Pengelolaan Dana Desa Rp 400,1 Triliun, Jokowi: Hati-hati, Jangan Salah Sasaran

Warning Pengelolaan Dana Desa Rp 400,1 Triliun, Jokowi: Hati-hati, Jangan Salah Sasaran

Sumbar | Senin, 20 Desember 2021 | 11:15 WIB

Presiden Jokowi Memastikan Datang dan Membuka Acara Muktamar ke-34 NU

Presiden Jokowi Memastikan Datang dan Membuka Acara Muktamar ke-34 NU

Lampung | Minggu, 19 Desember 2021 | 17:45 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

News | Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB