Merespons Siti Fadilah, Satgas: Tak Mungkin Pemerintah Menakui Warga Dengan Omicron

Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 membantah opini Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menyatakan kemunculan Covid-19 varian Omicron terlalu didramatisasi dan hanya menakut-nakuti masyarakat.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, Sonny B. Harmadi menegaskan tidak ada niat dari pemerintah untuk menakut-nakuti masyarakat dengan mendramatisasi varian Omicron.

"Mana ada pemerintah ingin menakut-nakuti. Bahkan Bapak Presiden sendiri berpesan agar masyarakat tidak perlu panik, tak perlu takut berlebihan. Namun harus waspada, dengan mematuhi protokol kesehatan dan segera ikut vaksinasi," kata Sonny kepada Suara.com, Selasa (21/12/2021).

Dia juga menyebut varian Omicron sudah ditetapkan sebagai varian of concern oleh Organisasi Kesehatan Dunia/WHO dan pemerintah Indonesia selalu menggunakan pertimbangan para ahli sebelum memutuskan suatu kebijakan merespon perkembangan pandemi.

"Pemerintah termasuk Satgas selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan kebijakan. Didasarkan pada analisis data, rekomendasi WHO, dan pandangan para pakar. Bukan hanya 1 atau 2 pakar melainkan banyak pakar. Bukan opini 1 atau 2 orang," tegasnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyebut kemunculan varian Omicron ini terlalu didramatisasi dan menakut-nakuti masyarakat.

"Didramatisasi gitu kayaknya, mati lo kalau Omicron," kata Siti Fadilah di saluran Youtube Realita TV.

Menurutnya, hanya ada mutasi kecil di virus sebelumnya yang akhirnya memunculkan varian Omicron.

"Omicron itu karena mutasi dari sedikit protein, tetapi strain-nya tetap yang lama. Yang berubah sifatnya adalah yang ada di ujung dari protein itu," ucapnya.

Lebih lanjut Siti Fadilah menyebut pandemi ini banyak menyimpan misteri. Ia menyoroti penyebutan nama virus yang tidak seperti biasanya.

Siti Fadilah pada akhirnya mengingatkan masyarakat untuk tidak panik jika terkena virus varian Omicron. Ia juga meminta pemerintah untuk tidak menaikkan level PPKM yang bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia.