REGIONAL:
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem dan mekanisme karantina. Hal tersebut menjadi desakan mereka pasca terjadinya para pelaku perjalanan luar negeri terlantar di Bandara Soekarno-Hatta pada beberapa hari lalu.
"Ini diperlukan untuk melindungi warga dari ancaman penularan virus Corona dan dari dampak kerugian lainnya, seperti calo makanan maupun karantina di hotel dengan biaya jutaan rupiah," kata relawan LaporCovid-19 Amanda Tan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/12/2021).
Amanda menerangkan kalau penumpukan antrean tersebut menjadi bukti kalau sistem dan mekanisme karantina masih belum efektif. Bahkan menurutnya penumpukan itu malah rentan menjadi sumber penularan virus.
Selain itu penumpukan penumpang itu juga memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dan mengakibatkan banyak warga yang harus menunggu hingga dua puluh jam untuk masuk menuju Wisma Atlet yang sedang ditutup karena kasus terdeteksinya kasus Covid-19 varian Omicron.
"Bahkan, menurut video yang beredar di publik, warga terpaksa tidur di lantai bandara atau conveyor belt. Dalam kondisi lelah setelah menempuh perjalanan jauh, situasi ini bisa menurunkan stamina kesehatan, dan tidak mustahil menjadikan rentan sakit," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Aditia Bagus Santoso menuturkan lemahnya tata laksana dan sistem karantina melahirkan banyaknya calo, baik calo hotel karantina maupun makanan kecil. Menurutnya, karantina di hotel dipatok dengan harga yang tidak masuk akal bahkan bisa mencapai Rp 19 juta per orang untuk karantina 10 hari.
Situasi tersebut dianggapnya malah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan aksi suap hingga meloloskan warga untuk tidak mengikuti karantina.
Ia mencontohkan pada satu kasus selebgram Rachel Vennya yang menyogok petugas sampai Rp 40 juta supaya bisa lolos dari karantina.
Selain itu, ada juga tujuh warga negara asal India yang menyuap petugas untuk menghindari ketentuan karantina pada April 2021.
"Terulangnya kejadian ini menandakan bahwa terjadi pembiaran terhadap aksi calo dan pungli dalam proses karantina pelaku perjalanan luar negeri. Selain itu, pengawasan terhadap alur masuk dan juga karantina bagi pelaku perjalanan internasional masih lemah dan belum ada upaya perbaikan serius dari pemerintah," ungkapnya.
Lebih lanjut, peneliti Lokataru Tihfah Alita mengungkapkan kalau Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan Masyarakat menyayangkan pemerintah yang malah menunjukkan sikap anti kritiknya.
Warga yang mengeluhkan dan merekam kejadian penumpukan antrian karantina di bandara Soekarno Hatta justru dihukum dengan menempatkan antriannya di akhir untuk menuju lokasi karantina.
"Penghukuman ini membuktikan pemerintah anti-kritik, represif, dan tidak mengutamakan kesehatan masyarakat. Seharusnya, pemerintah melihat aksi tersebut sebagai dorongan untuk memperbaiki sistem karantina," tutur Tihfah.
Penumpukan di Bandara Soetta
Sebelumnya Dansatgas Covid Udara Bandara Soetta, Kolonel Agus Listiyono, menjelaskan peristiwa yang terjadi Sabtu (18/12/2021).
TERPOPULER
