Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada awal tahun 2022 menyoroti berbagai cara negara dalam mempersempit ruang kebebasan masyarakat sipil dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Catatan itu menyatakan, iklim demokrasi di Tanah Air terus memburuk dan terbukti dari beberapa laporan Internasional.
Hal itu disampaikan oleh perwakilan KontraS, Rivanlee Anandar dalam siaran virtual yang berlangsung siang tadi, Kamis (6/1/2021). Dari serangkaian laporan internasional itu, menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia itu statusnya menurun.
"Atau dalam konsepsi hak asasi manusia disebut sebagai penyusutan terhadap kebebasan sipil," kata Rivanlee.
Adapun sejumlah faktor yang membikin menyusutnya kebebasan sipil, mulai dari polarisasi politik yang tumbuh akibat karena adanya politik identitas hingga adanya tingkat nasionalisme yang tinggi.
"Kedua, yang jadi penyebab dari menyusutnya kebebasan sipil adalah represi dari demokrasi itu sendiri dan kebangkitan rezim otoritarian," katanya.
Rivanlee menjelaskan, kebangkitan rezim otoritarian itu ditandai dari beberapa hal. Pertama, pembuatan aturan yang mendiskriminasi kebebasan sipil warga negara, kemudian pembiaran terhadap praktik-praktik represif oleh alat negara, dan ketiga mulai bergeraknya pejabat publik untuk langsung menyerang atau melakukan pembungkaman terhadap warga negara.
"Faktor itu menjadi penanda bahwa beberapa cara-cara yang dilakukan negara belakangan ini, menunjukkan serangan-serangan terhadap kebebasan sipil," ujar dia.
Pihak-pihak yang menjadi target pembungkaman dalam gelanggang demokrasi juga beraneka ragam. Misalnya human right defender atau pembela HAM, aktivis antikorpusi, jurnalis, hingga akademisi.
Dia menyebut, target-target itu memang kerap terjadi di Indonesia, terutama dalam beberapa bulan ke belakang. Pembungkaman itu dalam pandangan Rivanlee tidak disertai dengan alat ukur atau parameter yang jelas.
"Artinya dilakukan secara sewenang-wenang," ucap dia.
Dalam temuannya, KontraS menyebut bahwa pembungkaman itu berimbas pada takutnya orang-orang untuk bereksprsi di ruang-ruang yang ada. Baik ruang digital maupun di ruang nyata.
"Adanya tindakan represif yang tidak terukur pada konteks kebebasan berekspresi, berkumpul, dan juga berserikat," imbuh dia.
TERPOPULER
