Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin meminta agar Pemerintah Sulawesi Tengah segara menyelesaikan serangkaian upaya pemulihan pascabencana tsunami di wilayah tersebut. Pasalnya, meski sudah dilaksanakan sejak bencana terjadi pada 2018 dan 2019 silam, upaya pemulihan masih tersendat karena banyaknya hambatan.
Hal tersebut disampaikan Maruf saat memimpin Rapat Penuntasan Pemulihan Pascabencana di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Besusu Barat, Palu, Kamis (6/1/2022). Padahal masyarakat yang terdampak bencana dapat segera mendapatkan hunian yang layan dan beraktivitas dengan normal.
“Karena ini sudah cukup lama maka kami merasa perlu untuk segera diselesaikan dan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang terjadi,” kata Maruf.
Upaya pemulihan tersebut masih menemui beberapa hambatan sehingga prosesnya belum selesai 100 persen. Upaya pemulihan itu diantaranya pembangunan hunian tetap dan fasilitas penunjang serta penyediaan sanitasi air bersih.
Maruf menyampaikan berdasarkan data yang diterima, salah satu kendala yang ditemui adalah status lahan untuk pembangunan hunian tetap Tondo II. Untuk itu menurutnya diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pembuatan alternatif pemecahan masalah agar kendala tersebut tidak berlarut-larut.
“Kendala ini akan kita selesaikan dengan cepat dan koordinatif. Pertama akan diselesaikan oleh Gubernur dan Walikota paling lambat akhir Februari. Andai kata tidak clear, alternatif pembangunan sudah tersedia,” ujarnya.
“Karena itu, kita tunggu sampai Februari mereka akan negosiasi dan menyelesaikan aturan yang ada. Artinya kalau tidak clean and clear kan tidak bisa dibangun. Makanya disiapkan langkah alternatifnya di tempat yang sudah tersedia clean dan clear,” sambungnya.
Dalam rapat itu juga sempat dibahas soal kendala ketidak inginannya masyarakat untuk pindah lokasi pemukiman dengan alasan mata pencaharian. Untuk masalah tersebut, Maruf memberikan arahan supaya dilakukan upaya pendekatan yang humanis sehingga masyarakat tidak merasa terpaksa dan pemberian informasi tentang konsep smart village yang diusung dalam pembangunan pemukiman baru ini.
“Tetapi karena masih ada dan masyarakat masih menginginkan disitu, ya kita coba diberikan waktu,” ucapnya.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Kena OTT, Wapres Maruf Minta Kepala Daerah Kerja Sesuai Aturan
“Tidak hanya pemukiman, tapi semacam smart village, artinya kampung yang ditata dan diberikan tempat kegiatan usaha secara lengkap. Ini memang menjadi model yang kita lakukan di beberapa tempat ketika terjadi relokasi daerah termasuk di Lumajang dibangun dengan model smart village. Model ini kita kembangkan dalam rangka supaya mereka (masyarakat) tidak kehilangan tempat usaha dan ekonomi,” pungkasnya.
