REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta agar kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen segera dibatalkan. Pasalnya, saat ini jumlah kasus varian baru virus corona B.1.1.529 atau Omicron di ibu kota terus bertambah.
Kenneth pun menilai kegiatan PTM 100 persen tidak akan efektif. Jika terus dijalankan, dikhawatirkan nantinya malah akan ada klaster Covid-19 di sekolah.
"Dengan adanya pandemi ini memang seharusnya bisa mendorong pembelajaran dilakukan secara daring karena memang tidak ada pilihan lain, apalagi ditambah dengan munculnya varian omicron yang angka penularannya makin bertambah di Jakarta," ujar Kenneth dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).
Menurut Kenneth, Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria harus memposisikan diri sebagai masyarakat. Apalagi, Anies dan Riza seharusnya paham bahaya bagi siswa di kondisi ini karena sudah mempunyai anak.
"Pak Anies dan Pak Ariza harus bisa memposisikan diri seperti masyarakat yang anaknya di wajibkan untuk tatap muka di tengah munculnya varian omicron ini. Pak Anies dan Pak Ariza juga punya anak kan?" kata Kenneth.
Ia pun mengaku juga menerima banyak laporan dan keluhan para orang tua terkait PTM di tengah pandemi yang sedang mengkhawatirkan. Mereka khawatir nantinya jika PTM tidak dialihkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring, maka akan membahayakan anaknya.
"Saya berharap Pak Anies jika membuat kebijakan soal PTM harus memberikan mengedepankan rasa kemanusiaan dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama bagi orang tua murid yang anaknya di wajibkan harus masuk sekolah tatap muka,"
Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat sudah sebanyak 404.192 siswa atau 55,9 persen dari target 723.044 siswa yang telah menjaalani vaksinasi anak usia 6-11 tahun, pada Selasa 11 Januari 2022 pukul 10.00 WIB. Angka tersebut dinilai Kenneth sangat jauh untuk dijadikan patokan jika siswa belajar tatap muka.
"Jangan malah sebaliknya, membuat kebijakan yang malah menzolimi masyarakat DKI dengan membuat kebijakan yang sepihak tanpa mempertimbangkan perasaan orangtua murid," pungkasnya.
TERPOPULER