REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai usulan untuk menghapus fraksi di DPR tidak relevan dengan konsep ketatanegaraan. Menurutnya, wakil rakyat dipilih tidak atas nama pribadi melainkan andil partai politik juga.
"Ya nggak relevan dengan format ketatanegaraan kita. Rakyat itu kan enggak hanya memilih saya. Rakyat kan milih orang melalui partai," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Habibur lantas menyindir pihak yang mengusulkan agar fraksi di DPR dihapuskan. Ia lantas mencontohkan bagaimana dirinya ketika terpilih menjadi anggota dewan.
"Kita kan ini, partai bukan hanya milik orang, mereka bukan milih orang, tp milih partai. Misalnya saya kan, yang milih saya kan cuma 76 ribu orang. Yang milih Gerindra hampir 300 orang. Saya ada disini lewat partai, gitu lho," ungkapnya.
Untuk itu, ia menegaskan jika fraksi di DPR dihapus justru akan tidak sejalan. Terlebih tak relevan dengan ketatanegaraan.
"Jadi kalau nggak ada fraksi, ya enggak ngerti gitu kan. Apa namanya, ya enggak relevan, sejalan, dengan format tata kenegaraan kita," tandasnya.
Usulan Fraksi Dihapus
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar adanya reformasi politik di ranah legislatif yakni menghapuskan adanya fraksi-fraksi di DPR. Menurutnya, kekinian situasi di parlemen justru mencemaskan lantaran tidak nampak fungsinya.
"Kami sebenarnya menemukan bahwa reformasi politik ini (menghapus fraksi di DPR) diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan," kata Fahri dalam diskusi bertajuk 'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?', Rabu (12/1/2022).
"Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," sambungnya.
Kekinian kata Fahri, tugas DPR justru tak nampak lantaran adanya stir oleh sekelompok oranh di balik layar. Namun tak diketahui orang itu siapa, tetapi yang jelas menurutnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak sehat dan bisa menginvasi judikatif.
"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi dilakukan," ungkapnya.
Fahri menilai adanya kekeliruan tersebut lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politk dalam fraksi.
"Saya sering dengan mendiskusikan apa peran partai politik dalam tradisi totaliter dalam tradisi komunis dengan peran politik dalam tradisi demokrasi. Dalam negara totaliter seperti negara komunis itu partai politik adalah negara itu sendiri. partai politik adalah kekuasaan itu sendiri. makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, sebagai anggota DPR harus menjadi wakil rakyat bukan justru sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan.
"Ini yang repot ini. karena ini berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan. Karena ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu tidak saja sebagai nilai-nilai luhur tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," tandasnya.
TERPOPULER
