REGIONAL:
Suara.com - Anggora DPR RI fraksi Demokrat, Benny K Harman mengaku tak setuju dengan usulan fraksi di DPR dihapus. Walaupun diakuinya kekinian memang DPR hanya terlihat seperti tukang stempel lantaran kuatnya koalisi partai politik pemerintahan.
"Bukan seperti itu (hapus Fraksi DPR). Saya setuju memang ada kesan DPR sekarang ini adaI, pemberi stempel, kebijakan pemerintah, DPR tidak bersikap kritis lagi, DPR kehilangan fungsinya untuk melakukan kritisi untuk menyampaikan kebijakan alternatif terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Benny justru menyarankan agar Presiden Joko Widodo untuk memberikan ruang kepada anggota DPR dari parpol koalisi pemerintahan untuk tetap bersuara lantang sebagaimana tugasnya.
"Ini juga menurut saya Presiden Jokowi harius menghargai, harus menghormati insitusi DPR. Walaupun beliau didukung oleh 8 parpol tapi beliau hendaknya tetap memberi ruang kepada anggota DPR dari parpol itu untuk menpaikan aspirasi agar DPR bisa menjalankan fungsinya bener-bener dengan baik," ungkapnya.
Benny menilai keberadaan fraksi di DPR masih penting untuk menjaga koordinasi sinkronisasi dan kesamaan sikap dan pandangan. Keterpilihan wakil rakyat juga karena adanya peran partai politik.
"Tidak ada masalah, jadi tidak ada disconnect antara apa yang jadi harapan rakyat, apa yang jadi harapan konstituen, dengan apa yang diperjuangkan oleh partai. Kalau kami jelas, jelasnya apa yang jadi aspirasi dan harapan rakyat itu lah yang kami perjuangkan," tandasnya.
Usulan Fraksi Dihapus
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar adanya reformasi politik di ranah legislatif yakni menghapuskan adanya fraksi-fraksi di DPR. Menurutnya, kekinian situasi di parlemen justru mencemaskan lantaran tidak nampak fungsinya.
"Kami sebenarnya menemukan bahwa reformasi politik ini (menghapus fraksi di DPR) diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan," kata Fahri dalam diskusi bertajuk 'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?', Rabu (12/1/2022).
"Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," sambungnya.
Kekinian kata Fahri, tugas DPR justru tak nampak lantaran adanya stir oleh sekelompok oranh di balik layar. Namun tak diketahui orang itu siapa, tetapi yang jelas menurutnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak sehat dan bisa menginvasi judikatif.
"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi dilakukan," ungkapnya.
Fahri menilai adanya kekeliruan tersebut lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politk dalam fraksi.
"Saya sering dengan mendiskusikan apa peran partai politik dalam tradisi totaliter dalam tradisi komunis dengan peran politik dalam tradisi demokrasi. Dalam negara totaliter seperti negara komunis itu partai politik adalah negara itu sendiri. partai politik adalah kekuasaan itu sendiri. makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, sebagai anggota DPR harus menjadi wakil rakyat bukan justru sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan.
"Ini yang repot ini. karena ini berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan. Karena ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu tidak saja sebagai nilai-nilai luhur tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," tandasnya.
Usulan Fraksi Dihapus
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar adanya reformasi politik di ranah legislatif yakni menghapuskan adanya fraksi-fraksi di DPR. Menurutnya, kekinian situasi di parlemen justru mencemaskan lantaran tidak nampak fungsinya.
"Kami sebenarnya menemukan bahwa reformasi politik ini (menghapus fraksi di DPR) diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan," kata Fahri dalam diskusi bertajuk 'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?', Rabu (12/1/2022).
"Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," sambungnya.
Kekinian kata Fahri, tugas DPR justru tak nampak lantaran adanya stir oleh sekelompok oranh di balik layar. Namun tak diketahui orang itu siapa, tetapi yang jelas menurutnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak sehat dan bisa menginvasi judikatif.
"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi dilakukan," ungkapnya.
Fahri menilai adanya kekeliruan tersebut lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politk dalam fraksi.
"Saya sering dengan mendiskusikan apa peran partai politik dalam tradisi totaliter dalam tradisi komunis dengan peran politik dalam tradisi demokrasi. Dalam negara totaliter seperti negara komunis itu partai politik adalah negara itu sendiri. partai politik adalah kekuasaan itu sendiri. makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, sebagai anggota DPR harus menjadi wakil rakyat bukan justru sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan.
"Ini yang repot ini. karena ini berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan. Karena ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu tidak saja sebagai nilai-nilai luhur tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," tandasnya.
TERPOPULER
