Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi merespons soal deklarasi Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024.
Achmad Baidowi menilai deklarasi tersebut sah dilakukan sebagai sebuah usulan.
Akan tetapi, menurutnya, deklarasi tersebut dinilai kurang pantas dan tidak logis.
Berdasarkan etika kekuasaan dan kepantasan, Jokowi dinilai tidak logis untuk menjabat sebagai calon wakil presiden.
"Tapi soal kepantasan dan etika kekuasaan juga harus diperhatikan. Karena ndak logis seorang presiden lalu menjadi wakil presiden," kata Achmad Baidowi, dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Minggu (16/1/2022).
Lebih lanjut, ia memberikan contoh lain seperti kepala daerah yang dilarang mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah.
"Lah wong kepala daerah dilarang menjadi wakil kepala daerah," ujarnya.
Perlu diketahui, Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Joko Widodo berduet di Pilpres 2024.
"Kami dari Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G. Gisel.
Baca Juga: Jan Ethes Ungkap Cita-cita Besar Usai Sukses Naik Sabuk Taekwondo, Warganet Langsung Heboh
Dalam deklarasi tersebut, Prabowo akan menjadi calon presiden. Sementara, Jokowi menjadi calon wakil presiden.
Alasan Prabowo Jokowi diduetkan dalam Pilpres 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi ekstrem yang selama ini terbentuk di masyarakat.
"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," ungkapnya.
