Kritisi Pemindahan Ibu Kota Negara, Politisi PKS: Ancam Keuangan Negara dan Keselamatan Rakyat

Suara.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid ikut menanggapi polemik pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan. Politisi PKS ini menyebut jika pemindahan IKN mendapatkan banyak sekali kritikan.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, meski di Parlemen hanya PKS yang menolak RUU IKN, namun Hidayat menyebut banyak organisasi-organisasi lain yang mengkritik pemindahan IKN tersebut.

"Ramai-ramai Kritik Pemindahan IKN, Selain PKS Juga Formappi, Indef, YLBHI, Walhi, Koalisi Masyarakat Sipil dll," ucapnya dilansir dari twitter pribadinya, Kamis (20/1/2022).

Hidayat menyebut jika pemindahan IKN ini bukan prioritas yang harus dilaukan. Pemindahan IKN ke Kalimantan justru akan menimbulkan sejumlah masalah baru, terutama terkait keuangan Negara.

"Pemindahan IKN tak prioritas, banyak masalah dan ancam keuangan Negara, keselamatan rakyat dan lingkungan," pungkas HNW akronim namanya.

Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai di luar koalisi pemerintah yang menolak pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) baru menjadi UU.

Penolakan PKS terhadap RUU IKN disampaikan dalam rapat di tingkat panitia kerja (panja) RUU IKN yang digelar pada Senin hingga Selasa dini hari (18/1/2022).

Menurut anggota Fraksi PKS Surya Jaya Purnama, pembahasan RUU IKN terkesan otoriter.

Sebab, dalam pembahasan rapat antara pemerintah dan DPR RI sama sekali tidak menerima usulan dan tidak melibatkan DPRD.