Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak begitu banyak komentar soal ibu kota negara (IKN) yang undang-undangnya baru disahkan oleh DPR RI. Hanya saja ia meminta kepada seluruh pihak untuk mendoakan pembangunan IKN segera selesai.
Ma'ruf tidak memberikan pandangannya secara pribadi. Pasalnya ia juga menganggap sudah menjadi bagian dari pemerintah yang mengambil keputusan UU IKN.
"Ide pemerintah, ya, saya bagian daripada itu kan dan itu keputusan pemerintah. Saya kira itu, ya, doain saja supaya segera selesai," kata Ma'ruf usai mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Kampung Cibeulah, Pandeglang, Banten, Kamis (20/1/2022).
Ma'ruf juga menilai kalau ia sudah tidak perlu berkomentar lagi karena DPR RI sudah mengetok palu untuk UU IKN. Sehingga langkah selanjutnya ialah pelaksanaannya.
"Kan sudah, DPR disetujui namanya, ya, tinggal dilaksanakan," ucapnya.
UU IKN Disahkan
DPR RI pada Selasa (18/1/2022) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU dalam rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022.
Dengan begitu, proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilaksanakan.
Berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKB menyetujui RUU IKN menjadi UU. Sementara Fraksi PKS tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN.
"Interupsi nanti ya karena dari 9 fraksi, 1 yang tidak setuju, artinya bisa kita setujui," tutur Puan.
