Ogah Ikutin PDIP Sodorkan Nama Kepala Otorita IKN ke Presiden, Nasdem: Surya Paloh Tahu Batasan

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:40 WIB
Ogah Ikutin PDIP Sodorkan Nama Kepala Otorita IKN ke Presiden, Nasdem: Surya Paloh Tahu Batasan
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (Suara.com / Stephanus Aranditio)

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan pihaknya enggan mengikuti langkah PDIP yang menyodorkan nama ke Presiden Joko Widodo untuk jadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Menurutnya, Surya Paloh sebagai ketua umum partai tahu batasan.

"Nasdem tidak merekomendasi orang karena ketua umum kami tahu batasan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Menurutnya, soal Kepala Otorita IKN merupakan kewenangan presiden Jokowi. Ia mengatakan, Jokowi paling tahu kriteria yang nantinya akan ditunjuk sebagai pemimpin IKN.

Kendati begitu, Ali mengatakan di Nasdem banyak kader-kader yang mumpuni dan punya kapabilitas pimpin IKN. Namun Nasdem disebutnya enggan merekomendasikan ke presiden.

"Walaupun di kader Nasdem banyak kader yang punya kapasitas contoh seperti Enggar beliau mantan ketua Rei, mantan Mentri, mantan anggota DPR RI tapi Nasdem tidak akan merekomendasi nama," tuturnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Ahok, di antara nama-nama yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).

Untuk memimpin ibu kota negara Nusantara dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan pemahaman terhadap tata kota, kata Hasto.

Sosok tersebut juga mesti bisa memadukan antara gambaran smart city dan aspek kultural.

baca juga

"Untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia dan juga dari pandangan geopolitik, di mana sejak zaman Bung Karno Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN, Legislator PAN Minta Jokowi Jangan Tunjuk Figur Terafiliasi dengan Partai

PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN, Legislator PAN Minta Jokowi Jangan Tunjuk Figur Terafiliasi dengan Partai

News | Jum'at, 28 Januari 2022 | 14:39 WIB

Pengamat Ini Sebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sulit Menjadi Kepala Otorita IKN Lantaran Beda Pandangan Politik

Pengamat Ini Sebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sulit Menjadi Kepala Otorita IKN Lantaran Beda Pandangan Politik

Kalbar | Jum'at, 28 Januari 2022 | 14:31 WIB

PDIP Sodorkan Ahok jadi Kepala Otorita IKN, Said Didu: Makin Jelas Arah dan Tujuan Pemindahan Ibu Kota

PDIP Sodorkan Ahok jadi Kepala Otorita IKN, Said Didu: Makin Jelas Arah dan Tujuan Pemindahan Ibu Kota

News | Jum'at, 28 Januari 2022 | 14:28 WIB

Dianggap Layak Jadi Pimpinan IKN Nusantara, Politisi PDIP Singgung Kinerja Anies Baswedan

Dianggap Layak Jadi Pimpinan IKN Nusantara, Politisi PDIP Singgung Kinerja Anies Baswedan

News | Jum'at, 28 Januari 2022 | 14:05 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×