Kasus Kerangkeng Manusia, KPK Klaim Siap Fasilitasi Komnas HAM Periksa Bupati Langkat Terbit Perangin Angin

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap memfasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) untuk bisa memeriksa Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin (RTP) guna menyelidiki kasus kerangkeng manusia di rumah pribadinya.

"KPK siap fasilitasi APH (aparat penegak hukum) ataupun pihak Komnas HAM, apabila melakukan permintaan keterangan, klarifikasi atau pemeriksaan terhadap tersangka RTP dimaksud," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (31/1/2022). 

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam berharap pemeriksaan terhadap Terbit Rencana dapat mereka lakukan dalam pekan ini. 

"Saya mohon kepada KPK untuk merealisasikan tawaran tersebut. Kami berharap dalam minggu ini kami bisa melakukannya," kata  Anam.

Menurutnya, kerja sama untuk melakukan investigasi dugaan kekerasan terhadap para korban dengan KPK sudah terlaksana, hanya saja belum maksimal lantaran memang belum ada waktunya.

"Jadi, ada beberapa yang sudah kami lakukan bersama dan kami ucapkan terima kasih kepadapa rekan KPK yang sudah membukankan pintu yang sudah memberikan informasi diawal bagi kami," ucapnya. 

"Tinggal memang soal bupati, kami minta, kami mohon agar kami juga dibukankan pintu lebar-lebar untuk mendalaminya. Apa yang terjadi di sana, bagaiman peristiwanya, kapan dimulainya, dan sebagainya." 

Menurutnya, proses ini penting agar kasus ini bisa terbuka secara terang menderang agar kasus serupa tak terjadi lagi. 

"Sekali lagi kami terima kasih kepada semua pihak, kepada Polda Sumut, kepada KPK, kepada masyarakat luas yang sudah bekerja sama dengan Komnas HAM memberikan berbagai informasi tersebut. Saat ini masih terus berlangsung, tim masih ada di sana, bekerja," katanya.  

Sebelumnya, sejumlah 656 orang telah menjadi penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Jumlah itu merupakan total penghuni sejak 2010. 

"Penyidik sudah dapatkan totalnya ada 656 sejak tahun 2010, sudah cukup panjang," kata Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, Sabtu (29/1/2022). 

Panca menjelaskan, pihaknya terus mendalami kasus ini. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan dengan menyasar semua pihak yang terlibat. 

Dalam proses penyelidikan, kata Panca, pihaknya telah menemukan adanya dugaan kekerasan terhadap orang yang dititipkan. 

"Orang yang masuk, orang yang dibina, orang direhab itu di sana, ini sudah mulai ditemukan. Sedang dalam proses untuk pendalaman termasuk tempat-tempatnya," katanya. 

Diketahui, adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin terkuak saat KPK melakukan penggeledahan terkait kasus suap. Migrant Care yang mendapatkan informasi terkait hal ini kemudian membuat laporan ke Komnas HAM.