REGIONAL:
Dalam pandangan WALHI Sulawesi Selatan, Pemkab Bulukumba harus mempunyai izin prinsip. Artinya, apakah kesesuaian tata ruang sudah jelas, izin lokasi provinsi apakah sudah jelas, hingga soal AMDAL reklamasi dan AMDAL tambang pasir laut.
"Karena kalau kami lihat desainnya itu reklamasi dan amdal tambang pasir laut seperti apa, kemudian izin lingkungan dari provinsi dan kementerian," jelasnya.
Setelah semua itu rampung,lanjut Slamet, negara mempunyai kewajiban untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat terdampak. Jika di lihat, dalam hal ini masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Merpati.
Warga, kata Slamet, harus diajak berdiskusi, didengarkan keinginannya, apa yang diharapkan dalam pembangunan tersebut. Bahkan, harus dipikirkan juga soal seperti apa kehidupan mereka setelah pembangunan itu ada.
"Setelah itu baru berpikir yang namanya relokasi. Tapi kalau kita lihat kenyataannya hari ini, relokasi dulu, baru kemudian kasih solusi. Ini relokasi dulu baru kemudian akan mengurus kelengkapan-kelengkapan dokumennya," tegas dia.
Wajib Sediakan Hunian
WALHI Sulawesi Selatan juga menekankan, Pemkab Bulukumba punya kewajiban untuk menyedikan hunian sementara maupun tetap, yang tentuhya layak. Karena, hal itu sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut hak atas perumahan waga.
Slamet lantas membeberkan sejumlah poin yang harus menjadi perhatian. Pertama, soalkesehatan lingkungan. Artinya, harus diperhatikan sistem sanitasi dan air bersihnya.
Poin kedua adalah soal keadaan sosial. Slamet berpendapat, jika Pemkab Bulukumba menyediakan hunian bagi masyarakat terdampak, harus diperhatikan mengenai jumlah individu atau korban yang terdampak.
Poin ketiga adalah soal ekonomi. Negara, kata dia, harus menyediakan pekerjaan yang layak. Sebab, hal ini berkaitan dengan keberlanjutan hidup 159 masyarkat Bulukumba saat ini.
Korban Gusur Hanya Cari Nafkah
Mayoritas masyarakat yang tergusur adalah para pemungut sisa-sisa rumput laut di kawasan tersebut. Demikan hal itu disampaikan oleh perwakilan Serikat Nelayan Bulukumba, Abdul Salman.
"Mayoritas yang tergusur, mereka bukan petani rumput laut seperti sedia kala yang memiliki tali, lokasi di laut untuk tanami rumput laut. Mereka statusnya hanya pemulung rumput laut yang hanyut atau putus dari tali sehingga mereka memungut rumput laut," kata Salman.
Salman mengatakan, penggusuran atas nama rencana pembangunan dan penataan Pantai merpati untuk dijadikan sentra kuliner, itu sama sekali tidak mempunyai perencanaan yang matang. Bahkan, ketika masyarakat menawarkan solusi relokasi, justru penggusuran malah dilakukan.
"Malah yang terjadi adalah penggusuran dulu baru dibuatkan tenda sementara. Ini kan sangat kejam," sambungnya.
Pemkab Bulukumba, kata Salman, menyebutkan jika program pembangunan sentra kuliner di Pantai Merpati telah dimaksukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Masyarakat mahfum, namun tidak ada solusi yang jelas terkait penggusuran tersebut.
"Masyarakat sama sekali tidak menolak rencana pembangunan ini karena mereka paham bahwa pesisir pantai adalah tanah negara, dan mereka selama ini hanya tinggal untuk mencari nafkah," jelas Salman.
Padahal, tuntutan masyarakat jelas: lakukan relokasi sebelum penggusuran dilakukan. Kata Salman, seharusnya masyarakat dibangunkan terlebih dahulu hunian dengan melihat jumlah jiwa masyarakat dan masing-masing keluarga, bukan masing-masing jumlah KK.
TERPOPULER