Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah VI yang juga Ketua PP GP Ansor Luqman Hakim meminta keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menangani permasalahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Keterlibatan BIN diharapkan khususnya untuk memulihkan suasana Desa Wadas usai adanya pengerahan kepolisian dalam proses pengukuran tanah penambangan bantu andesit.
"Untuk memulihkan suasana damai dan tenteram di Desa Wadas dan sekitarnya, saya minta Badan Intelijen Negara (BIN) mengerahkan sumber daya secukupnya guna melakukan identifikasi pihak-pihak yang selama ini memperkeruh situasi di Desa Wadas," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).
Ia mengatakan, terdapat indikasi adanya hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada warga di Desa Wadas. Di mana kelompok yang melakukan provokasi itu bertujuan mencari keuntungan finansial dari transaksi pembebasan tanah milik warga di Desa Wadas.
"Mereka inilah, para provokator dan markus (makelar kasus), yang seharusnya ditangkap polisi, bukannya warga desa biasa yang tidak bersalah," ujar Luqman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit perlu merespon positif desakan sejumlah kalangan, semisal dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, DPP PKB dan kelompok masyarakat lainnya untuk menghentikan represi aparat polisi kepada warga.
Ia juga meminta Kapolri menarik seluruh pasukan polisi dari Desa Wadas dan sekitarnya.
"Ketika rakyat telah menjadi korban, apapun dalil yang dipakai, pasti tidak bisa diterima akal sehat dan hati nurani. Kekerasan aparat polisi hanya melengkapi derita dan kesengsaraan warga yang selama ini telah menjadi korban agitasi para provokator dan hasutan makelar kasus yang menunggangi permasalahan pembebasan lahan milik warga," tuturnya.
Baca Juga: 64 Warga Desa Wadas Dibebaskan Polisi, Tetap Tolak Tambang
