- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet di Jakarta pada Selasa (3/2/2026).
- Pengamat menilai reshuffle dapat menjadi upaya Presiden Prabowo menyingkirkan kepercayaan Presiden sebelumnya, salah satunya Pratikno.
- Tujuh menteri santer dikabarkan masuk radar reshuffle, sementara beberapa menteri lain juga dinilai layak dievaluasi kinerjanya.
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet atau reshuffle. Hal ini ditegaskan menjawab isu perihal tersebut.
"Belum ada, belum. Belum Ada," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pras memberikan jawaban serupa saat merespons pertanyaan ihwal isu beredar menyebut perombakan kabinet mendatang menjadi momentum menyingkirkan sejumlah menteri yang menjadi representasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
"Belum ada," kata Pras.
Pratikno Masuk Radar
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih tidak hanya dipandang sebagai evaluasi kinerja menteri semata, tetapi juga dinilai mengandung pesan politik penting.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebut bahwa perombakan kabinet dapat menjadi indikasi Presiden Prabowo Subianto menyingkirkan orang-orang kepercayaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Salah satu nama yang disorot adalah ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
“Reshuffle itu juga mengindikasikan ada upaya menyingkirkan orang-orang kepercayaan Jokowi. Salah satunya Pratikno, yang bila jadi di-reshuffle menjadi indikasi penyingkiran kepercayaan Jokowi,” kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (28/6/2026).
Baca Juga: Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
Menurutnya, langkah tersebut memang sudah semestinya dilakukan karena loyalitas ganda dinilai berbahaya bagi kepemimpinan Prabowo.
“Upaya menepikan orang-orang Jokowi kiranya memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, mereka ini penganut loyalis ganda,” ucapnya.
Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan agar Prabowo tidak menggunakan pendekatan keluargaisme dalam melakukan reshuffle kabinet.
Menurutnya, hal itu justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di mata publik.
“Kalau pun keluarga dipromosikan menjadi menteri atau deputi di BI, semata karena kompetensi. Hal itu perlu dinyatakan secara terbuka agar publik tidak berspekulasi terhadap kepemimpinan Prabowo,” ujarnya.
Ia menilai, dengan pendekatan tersebut, Prabowo dapat menjaga jarak dari citra kepemimpinan sebelumnya dan tetap memperoleh penghormatan dari rakyat.
