Peristiwa itu menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, terutama dari sisi paham dan ritualnya.
“MUI Provinsi segera mengirim tim untuk melakukan kajian komprehensif dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, agar hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Abdul Halim Subahar.
“Kami ingin masyarakat tidak terkecoh(terhadap aliran itu).”
Halim menyebutkan ritual keagamaan seharusnya tidak boleh membahayakan jiwa umat.
“Ritual keagamaan kalau mengancam keselamatan jiwa pasti ritual yang salah. Agama sangat menganjurkan kita agar menjaga keselamatan jiwa,” katanya.
Masyarakat, kata Halim, harus terhindar dari paham dan ritual yang dapat mengancam keselamatan jiwa.
Seorang tokoh agama di Jember, Kiai Abdur Rohman, tidak setuju dengan ajaran Padepokan Tunggal Jati Nusantara.
"Apalagi ada yang menyatakan mensucikan diri dan berharap berkah dari ratu pantai selatan, ini sudah menyimpang," kata dia.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Suren Ledokombo itu meminta agar masyarakat jangan mengikuti aliran itu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyikapi kasus itu.
Khofifah menyoroti legalitas padepokan penyelenggara kegiatan yang memakan korban jiwa.
“Berada di bawah koordinasi lembaga mana? Kalau misalnya Jember bisa menyiapkan referensi secara legal, insya Allah akan diikuti daerah-daerah lain,” katanya.
“Legalitas dari sebuah lembaga yang menggunakan nama tertentu, saya rasa kalau belum diatur, itu harus diatur. Mereka mendaftar di Bakesbangpol misalnya, atau mendaftar di mana? Sehingga kalau ada pembinaan gampang. Itu area FKUB atau mana, karena ini padepokan. Kalau pesantren area Kementerian Agama.”
"Kalau pesantren jelas daftarnya ke mana, sekarang padepokan-padepokan seperti ini? Kecuali kalau padepokan silat, memang sudah ada dalam struktural nasional.” [Beritajatim dan rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER
