REGIONAL:
- Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026), menegaskan komitmen jaga kedaulatan bangsa dari tekanan asing.
- Partai menolak ketergantungan ekonomi global dan mendesak pemerintah tolak intervensi asing seperti kasus Presiden Venezuela.
- Rekomendasi domestik PDIP fokus perkuat ketahanan pangan dengan lindungi produsen lokal dan kembangkan riset pangan.
Suara.com - PDIP secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 dengan mengeluarkan pernyataan politik yang kuat terkait kedaulatan nasional dan dinamika geopolitik global.
Partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan komitmennya untuk menjaga kemandirian bangsa dari segala bentuk tekanan asing.
Hal itu sebagaimana salah satu poin rekomendasi hasil Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Sikap politik partai ini dibacakan langsung oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.
Dalam poin utama sikap politiknya, PDIP menekankan pentingnya konsep Trisakti Bung Karno sebagai fondasi menghadapi tantangan global.
Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini menolak keras ketergantungan ekonomi pada kekuatan global yang merugikan negara.
"Rakernas Partai menegaskan sikap politik PDI Perjuangan untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional," ujar Jamaluddin saat membacakan rekomendasi Rakernas.
Selain masalah internal, PDIP juga memberikan sorotan tajam terhadap situasi internasional, khususnya mengenai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh otoritas Amerika Serikat.
Pihaknya menilai tindakan tersebut sebagai preseden buruk bagi kedaulatan negara merdeka.
"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro," tegasnya.
Lebih lanjut, Jamaluddin menyatakan bahwa intervensi tersebut merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan semangat kemerdekaan yang dijunjung Indonesia.
"Selain merendahkan marwah PBB, bertentangan dengan hukum internasional dan Dasa Sila Bandung. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," tambahnya.
Di sektor domestik, Rakernas I PDIP juga menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan melalui perlindungan terhadap produsen lokal, seperti petani, nelayan, dan peternak.
PDIP pun mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan prasarana dan perlindungan harga agar kedaulatan pangan nasional dapat terwujud tanpa bergantung pada impor.
"Pemerintah wajib mengembangkan riset dan inovasi bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, perlindungan harga pokok produk pangan rakyat, serta jaminan perlindungan lahan pertanian produktif dan melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rakyat," pungkasnya.
TERPOPULER
