Infografis
Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menanggapi riuhnya wacana soal penundaan Pemilu 2024. Namun lagi-lagi, ia menegaskan partainya tak pernah terpikir soal menunda pemilu.
Bahkan Hasto mengatakan, membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19 lebih penting ketimbang berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.
"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya dari pada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).
Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia.
Belum lagi pemerintah dan DPR sudah menyatakan sepakat akan menyelenggarakan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," katanya lagi.
Ia menyampaikan, tingginya kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah seharusnya hal tersebut menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten.
"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ungkapnya.
Kata dia, terhadap usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi, PDIP menegaskan bahwa tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
Baca Juga: Hanya Sebuah Konsep Cita-cita, Pakar Tegaskan Penundaan Pemilu 2024 Adalah Pembangkangan Konstitusi
"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 triliun," tuturnya.
