Suara.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, angkat bicara terkait adanya usulan Pemilu 2024 diundur yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
LaNyalla mengatakan, adanya usulan tersebut belum direspon oleh masyarakat lapis bawah. Tetapi, bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju.
"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat," kata LaNyalla di Surabaya, Senin (28/2/2022).
Ia menilai satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu lima tahunan. Terlebih juga sistem hasil amandemen hanya memberi ruang tersebut.
"Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas," tuturnya.
LaNyalla mengatakan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Menurutnya, para elit politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden.
"Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," katanya.
"Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar Konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan," sambungnya.
TERPOPULER
