Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin turut mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang meminta ibu-ibu atau istri prajurit TNI-Polri tidak memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Selain itu Jokowi juga meminta TNI-Polri hati-hati berbicara di grup Whatsapp atau WA.
Hasanuddin menilai teguran yang disampaikan Jokowi tersebut sudah tepat disampaikan. Apalagi menurutnya, paham radikal tidak melulu menyasar masyarakat biasa.
"Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Hasanuddin menegaskan TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.
"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah," tuturnya.
Hasanuddin mengatakan, sebagai alat negara TNI-Polri justru harus mendukung untuk mengamankan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN.
"Bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," katanya.
Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk bisa memperbaiki diri terutama soal kedisiplinannya. Ia menyinggung grup-grup pesan WhatsApp para prajurit dan juga keluarga yang kerap menjadikan tempat untuk berbicara di luar keputusan pemerintah.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi! Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, enggak boleh," ujar Jokowi.
Ia mewanti-wanti dengan obrolan-obrolan para prajurit beserta keluarga melalui grup pesan instan yang harus dijaga sangat hati-hati.
"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan apalagi di WA grup dibaca gampang," tegasnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk mendukung kepindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Ia meminta kepada prajurit untuk secara disiplin mengikuti arahan dari atasannya masing-masing.
Jokowi juga mengingatkan kepada para istri prajurit TNI-Polri untuk tidak sembarang mengundang penceramah radikal.
"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi.
TERPOPULER
