Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf, Ali Mochtar Ngabalin ikut menanggapi sindiran Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung yang menyinggung sosok Presiden Jokowi mengintip grup WhatsApp ibu-ibu TNI yang membahas Ibu Kota Negara.
Ngabalin mengatakan Rocky Gerung harus memiliki argumen yang kuat jika ingin mengomentari pernyataan Presiden Jokowi.
"Jadi kalau dia (Rocky Gerung) mengomentari apa yang disampaikan Presiden, di depan pimpinan TNI-Polri dia harus pakai argumentasi yang kuat," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/3/2022).
Ngabalin bahkan menyindir Rocky yang kerap menggunakan informasi tidak valid yang bertujuan untuk membenturkan narasi-narasi dengan latar belakang filsafat.
"Kan hampir sering dia (Rocky Gerung) menggunakan informasi-informasi sampah saja toh yang dipakai untuk membenturkan narasi-narasi dengan latar belakang pengetahuan filsafatnya, yang kita tidak tahu filsafat apa yang dia pakai filsafat nyinyir, sekarang teori baru. Filsafat penuh kedengkian," ucap dia.
Ngabalin menilai pernyataan yang disampaikan Rocky Gerung tak ada yang benar. Ia pun mempertanyakan status intelektual Rocky Gerung.
"Semua yang keluar dari mulut dia kan tidak ada yang benar kecuali dia. Adakah orang yang memiliki karakter intelektual seperti itu? Jadi sebagai orang, kalau lah dia terpelajar, kalaulah dia punya pengetahuan yang baik, maka dia harus bisa mencerahkan ruang publik," tutur Ngabalin.
Tak hanya itu, Ngabalin menuturkan pernyataan Jokowi yang membaca WA Grup TNI-Polri saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri disampaikan dalam kapasitas Jokowi sebagai Kepala Negara.
"Presiden menyampaikan hal-hal terkait dengan TNI-Polri dan keluarga TNI-Polri di depan rapat pimpinan TNI-Polri kapasitas beliau sebagai kepala negara, kemudian membicarakan tentang perbincangan tentara di WA grup terkait IKN," ucap dia.
Ngabalin menuturkan jika Rocky Gerung mengerti dan merupakan dosen, seharusnya mengetahui IKN adalah keputusan politik negara.
"Kalau Rocky mengerti dan dia dosen seorang yang terpelajar bahwa IKN itu adalah keputusan politik negara. Yang sekarang ini menjadi keputusan politik negara maka kepada TNI-Polri sebagai institusi negara, keputusan politik orang yang bernegara ya itu," tuturnya.
Karenanya kata dia, arahan Jokowi merupakan arahan yang lazim sebagai Kepala Negara kepada jajarannya.
"Arahan presiden itu sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar, supaya TNI dan Polri tidak lagi membahas tentang keputusan itu, tetapi yang harus dilakukan itu terkait dengan bagaimana mengawal jalannya keputusan politik itu terkait dengan IKN," papar dia
Lebih lanjut, Ngabalin mengatakan Jokowi kerap menyampaikan bahwa perpindahan ibu kota negara itu adalah wajah Indonesia sentris. Sehingga mempertanyakan keberatan Rocky Gerung terkait arahan Jokowi.
"Terus keberatannya dia (Rocky Gerung) di mana? Jadi kalau dia mengomentari tentang arahan yang disampaikan Presiden. Jadi dia harus mempunyai argumentasi yang kuat. Argumentasinya itu bukan argumentasi yang dibikin dengan aroma nyinyir, aroma itu kan namanya nyinyir itu," ungkap Ngabalin.
