Mayoritas Publik Ogah Masa Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang, Demokrat: Klaim Ketum PKB, PAN dan Golkar Tidak Tebukti

Ia mengemukakan, berdasarkan hasil survei lebih lanjut, ternyata publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, belum tentu mendukung penambahan masa jabatan presiden.

Mereka lebih banyak memilih agar Jokowi tetap mengakhiri masa jabatan pada 2024.

"Apakah masyarakat yang menyatakan puas itu mendukung perpanjangan masa jabatan presiden jawabannya dari slide ini jelas tidak," kata Djayadi memaparkan hasil survei.

Jayadi memaparkan, hasil survei pada publik yang menilai kinerja Jokowi memuaskan, terlihat jika 63,4 persen menyatakan tidak setuju jika jabatan presiden diperpanjang. Sedangkang, 27,7 persen setuju masa jabatan diperpanjang dan sisanya 8,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Kondisi tersebut juga terlihat dari hasil survei pada kategori publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi selama menjabat presiden. Tercatat ada 88,8 persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden, sedangkan 6,4 persen setuju dan 4,8 persen tidak tahu atau tidak jawab.

"Jadi puas atau tidak puas dengan kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 kalau berdasarkan survei ini," katanya.

Adapun responden dalam survei LSI terbaru 25 Februari-1 Maret 2022 ini dipilih secara acara dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.

Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) lebih kurang 2,89 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.