REGIONAL:
Suara.com - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mencatat jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi sepanjang Januari 2022 yaitu mencapai 780.000 orang. Data itu diperoleh dari data tamu hotel dan kunjungan di destinasi wisata.
"Jumlahnya cukup tinggi. Ini yang membuat kami pun merasa terkejut karena biasanya Januari adalah low season," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko di Yogyakarta, Kamis (3/3/2022).
Meski demikian, lanjut Wahyu, tidak menutup kemungkinan jika ada data ganda dalam penghitungan jumlah kunjungan wisata tersebut karena dimungkinkan tamu hotel juga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Yogyakarta.
Jumlah 780.000 wisatawan sepanjang Januari terdiri dari 670.000 tamu hotel dan sisanya adalah kunjungan di destinasi pariwisata.
"Kondisi ini bagi kami adalah anomali. Tetapi, kami sudah melakukan konfirmasi ke hotel dan memang okupansi pada Januari cukup tinggi terutama di seputar Malioboro," ujarnya.
Pada 2022, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menargetkan total kunjungan wisatawan sebanyak 1,4 juta orang. Jumlah tersebut menjadi proyeksi kunjungan wisata yang mengacu pada kunjungan pada 2021 sebanyak 1,1 juta orang.
Pada 2022, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengubah strategi penghitungan jumlah kunjungan wisata menjadi tiap bulan dari sebelumnya satu tahun.
Perubahan strategi tersebut ditujukan agar pemerintah bisa mengambil kebijakan dan strategi yang tepat untuk pengembangan pariwisata di kota tersebut.
"Kalau angka kunjungan wisata baru muncul satu tahun sekali, tentu kami akan kesulitan untuk menyesuaikan strategi. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti sekarang dibutuhkan strategi yang cepat dan tepat," katanya.
Sejumlah upaya pengembangan pariwisata yang akan dilakukan pada tahun ini tetap bertumpu pada peningkatan promosi dan pengembangan daya tarik objek wisata.
"Supaya ada yang selalu baru dalam periode tertentu sehingga wisatawan tetap tertarik untuk datang," tuturnya.
Selain itu, inovasi Gempita atau gerak cepat sebar luaskan peraturan dari pemerintah menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pemberian informasi kebijakan atau aturan kepada pelaku pariwisata.
"Harapannya, pelaku pariwisata bisa cepat mengambil langkah menyesuaikan kebijakan dari pemerintah dan kami bisa melakukan pengawasan serta pembinaan jika terjadi pelanggaran," katanya. (Antara)
TERPOPULER
