Tanggapi Tantangan Fadli Zon Terkait Keppres 1 Maret, Mahfud MD: Saya Tak Sempat Jadi Panitia Debat

Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfid MD merespon tantangan debat amggota DPR RI, Fadli Zon untuk membahas Keppres 1 Maret.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, tantangan debat ini merupakan buntut dari dihilangkannya nama mantan Presiden RI ke 2, Soeharto di dalam sejarah Keppres yang di teken oleh Presiden Joko Widodo.

Mahfud MD melalui sebuah cuitannya memberikan respon atas tantangan Fadli Zon, namun dirinya bukan mengiyakan tantangan Fadli Zon tersebut tapi mengatakan jika dirinya belum sempat sempat untuk mengikuti debat itu.

"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @/fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akdemik Pemda DIY dan Sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Saya tak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi Panitia Debat," tulis Mahfud MD dalam cuitannya merespon tantangan debat Fadli Zon, dikutip dari akun @mohmahfudmd, Minggu 6 Maret 2022.

Sebelumnya, Fadli Zon mengajak Mahfud MD dan para sejarawan yang terlibat dalam penyusunan Keppres SU 1 Maret untuk membahas persoalan nama Soeharto tidak dicantumkan dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 oleh Presiden Jokowi.

Fadli Zon meminta agar Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu direvisi karena berisa membelokkan sejarah dan menantang Mahfud MD memfasilitasi debat tersebut.

"P @/mohmahfudmd maria jak diskusi/debat saja sejarawan dibelakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" cuit Fadli Zon.

Namun, menurut Mahfud MD bahwa perumusan Keppres ini sudah didiskusikan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2018.

Sebelumnya, Mahfud MD menilai jika Fadli Zon bukanlah ahli dalam bidang sejarah. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan jika kebenaran dari sejarah bukan ditentukan oleh Fadli Zon.

Kendati demikian, Mahfud MD mengatakan apapun yang menjadi pernyataan Fadli Zon terkait Keppres ini, harus tetap didengarkan karena menurut Mahfud pemerintah tidak pernah menghilangkan nama Soeharto dalam sejarah SU 1 Maret.