Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mereka bakal diperiksa terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa yang telah menjerat Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka.
Para pejabat tersebut akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Terbit Rencana. Mereka yakni, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Sujarno; Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Deni Turio; Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Aguung Supriadi.
"Kami periksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka TRP (Terbit Rencana Perangin Angin)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (7/3/2022).
Selain itu, penyidik antirasuah turut memanggil saksi Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Langkat, Suhardi; Mantan Kasubbag Pengelolaan Bag. PBJ Setda Kab. Langkat, Yoki Eka Prianto; dan Kasubbag Pengelolaan Bag. PBJ Setda Kab. Langkat, Wahyu Budiman.
Ali belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik terhadap pemeriksaan sejumlah saksi ini. Rencana pemeriksaan para saksi pun dilakukan di markas Brimob Polda Sumatera Utara.
Dalam kasus ini, Bupati Terbit diketahui terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bersama lima orang lainnya. Mereka kini sudah menjadi tahanan KPK.
Dari barang bukti OTT, KPK menyita sejumlah uang mencapai Rp786 Juta.
Fakta baru terkuak, bahwa Bupati Terbit di kediamannya memiliki sebuah kerangkeng berisi manusia. Hal itu diungkap oleh Migrant Care yang sudah dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Diduga kerangkeng tersebut digunakan Bupati Terbit sebagai alat penyiksaan serta perbudakan.
Kekinian, kerangkeng berisi manusia di lingkungan rumah Bupati Terbit Rencana tengah diusut oleh pihak kepolisian dan Komnas HAM.
