Efisiensi APBN 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Sektor Pendidikan Harus Diproteksi

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, memberikan catatan kritis terkait rencana pemerintah melakukan efisiensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Meskipun mendukung langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, Lalu menegaskan bahwa sektor pendidikan harus diproteksi dari segala bentuk pemangkasan anggaran.

Ia menilai kebijakan efisiensi merupakan langkah antisipatif yang rasional guna menghadapi tekanan ekonomi global serta menjaga agar defisit anggaran tetap terkendali. Namun, ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak mengorbankan program-program prioritas nasional yang berkelanjutan.

“Dalam situasi tekanan ekonomi global saat ini, efisiensi anggaran memang menjadi langkah yang tidak terhindarkan demi menjaga kesehatan fiskal negara,” ujar Lalu kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Kendati demikian, politisi PKB ini menekankan pentingnya kecermatan dan selektivitas dalam memilah pos anggaran yang akan dikurangi. Ia menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan yang dipandang sebagai fondasi utama pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan Indonesia.

Lalu memperingatkan bahwa pengurangan dana di sektor pendidikan akan memicu efek domino negatif, mulai dari penurunan kualitas fasilitas sekolah hingga terhambatnya pengembangan kompetensi guru.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika anggarannya dipangkas, dampaknya akan langsung memengaruhi kualitas proses pembelajaran dan mengganggu berbagai program strategis pendidikan nasional,” tegasnya.

Selain masalah sarana, Lalu juga menyoroti potensi meningkatnya kesenjangan pendidikan antarwilayah. Ia khawatir daerah-daerah dengan keterbatasan akses akan semakin tertinggal jika alokasi anggaran tidak dijaga.

Sebagai langkah konkret, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal isu ini melalui pembahasan mendalam bersama mitra kerja terkait, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Lalu memastikan pihaknya akan mengkaji setiap detail rencana efisiensi tersebut agar alokasi dana pendidikan tetap sesuai dengan amanat konstitusi.

“Komisi X akan mendalami rencana efisiensi ini bersama kementerian terkait. Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak mengorbankan kualitas pendidikan serta menjamin keberlanjutan seluruh program yang sudah direncanakan,” pungkas Lalu.